SURABAYA – Ketua Komisi D DPRD Surabaya Agustin Poliana minta agar Pemkot Surabaya melalui Dinas Pendidikan, melakukan pengawasan dengan baik terhadap anak yang belum bisa sekolah.

Menurut Agustin, koordinasi antar instansi diharapkan bisa memonitor anak kurang mampu yang membutuhkan perhatian untuk mengenyam pendidikan.

Legislator yang akrab disapa Titin ini mengatakan, Pemkot Surabaya jangan sampai kecolongan dengan anak tidak sekolah karena masalah ekonomi.

Hal tersebut harus dikoordinasikan dengan kelurahan, kecamatan hingga dinas terkait agar anak-anak usia sekolah itu bisa mengenyam pendidikan.

“Sekolah gratis untuk SD dan SMP harus bisa menyentuh semua akar masyarakat di Surabaya,” kata Titin, kemarin.

Dia menyebutkan, ada masyarakat miskin yang khawatir menyekolahkan anaknya karena masalah biaya.

Karena itu pihaknya berharap ada perhatian di masing-masing wilayah terkait kondisi ekonomi masyarakatnya. “Jangan sampai ada anak warga terhambat untuk sekolah,” ujarnya.

Perempuan yang juga Wakil Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya ini mengungkapkan, untuk jenjang SMA sederajat pemkot juga telah mengalokasikan anggaran Rp 2,2 miliar untuk program sanggar kegiatan belajar (SKB) khusus bagi anak putus sekolah.

Pengalokasikan bantuan pendidikan melalui SKB ini, jelas Titin, karena SMA sederajat sekarang bukan lagi masuk kewenangan Pemkot Surabaya.

Selain itu, tambah dia, pemberian beasiswa bagi siswa berprestasi, khususnya bagi siswa miskin juga harus dilakukan dinas pendidikan. Diharapkan, dengan apresiasi tersebut maka dapat meningkatkan efektivitas belajar siswa agar terus meningkat.

“Kami akan setujui semua program yang berhubungan dengan kemampuan peningkatan kapasitas siswa di bidang pendidikan,” tuturnya. (goek)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS