oleh

Legislator Desak Pemprov Tuntaskan Perda Perlindungan Ketenagakerjaan

pdip-jatim-agatha-dewanSURABAYA – Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur Agatha Retnosari mengatakan, Perda Perlindungan Ketenagakerjaan mendesak diberlakukan. Sebab, perda ini ke depan diharapkan bisa melindungi dan meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja.

Menurut Agatha, Komisi E DPRD Jatim sudah menyelesaikan pembahasan raperda-nya. Hasil pembahasan raperda tersebut sudah dikirim ke Pemprov Jatim. Pihaknya mendesak pemprov secepatnya menyelesaikan sinkronisasi Perda Perlindungan Ketenagakerjaan tersebut untuk segera disahkan.

“Kita akan desak Pemprov segera merampungkannya. Sebenarnya kita, DPRD Jatim,  sudah selesai membahas Raperda Perlindungan Ketenagakerjaan, dan sekarang ini draft tersebut masih dalam proses sinkronisasi di Pemprov Jatim,“ kata Agatha, usai menerima perwakilan buruh di gedung DPRD Jatim, kemarin.

Perda ini dinilai penting di saat mulai berlakunya era Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) sebagai regulasi untuk melindungi buruh dari tenaga kerja asing. Jika tidak, dikhawatirkan tenaga kerja lokal menjadi penonton di negeri sendiri.

Tidak itu saja, ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) diperkirakan bertambah lantaran tidak sedikit pengusaha yang melakukan efisiensi akibat kenaikan upah minimum kabupaten/kota (UMK).

Raperda ini, jelas Agatha, sebenarnya adalah janji dari Gubernur Jatim Soekarwo di depan buruh saat May Day 2015 lalu. Menurut dia, seharusnya perda ini sudah selesai digedok, paling tidak sebelum peringatan Hari Buruh se-Dunia 1 Mei 2016 lalu.

Pihaknya berharap proses sinkronisasi di Pemprov Jatim tidak berlarut. Artinya, tambah dia, cepat tidaknya raperda ini selesai, tergantung pemprov.

“Kita akan terus mengawal, dan mendesak eksekutif agar bisa segera digedok jadi perda. Target kita perda digedok pada 17 Agustus 2016,“ tandas Agatha.

Sementara itu, Jazuli, koordinator buruh Jatim mengatakan, pihaknya sudah membantu penyusunan draf raperda. Tapi draf yang masuk ke DPRD Jatim itu tidak sesuai dengan draf hasil pembahasan di Disnakertransduk Jatim. Banyak pasal yang hilang atau diganti “ kata Jazuli.

Oleh karena itu, pihaknya akan terus berupaya menuntut agar pasal-pasal krusial tentang perlindungan buruh yang hilang atau diganti tersebut dikembalikan lagi ke dalam draf raperda. (guh)

rekening gotong royong