HARI Parlemen Indonesia yang jatuh pada hari ini, Senin (16/10/2023) belum begitu populer seperti hari-hari besar nasional lainnya.

Parlemen secara khusus berarti badan legislatif. Badan yang mempunyai tugas pokok dan fungsi mengalokasikan anggaran atau budgeting, membuat regulasi perundangan dan melakukan fungsi pengawasan terhadap eksekutif.

Sebelum bangsa ini merdeka, Bung Karno mengemukakan gagasannya terkait legislatif dan bagaimana mereka mewakili kelompok atau golonganya menjalankan fungsinya.

“Saudara-saudara, badan permusyawaratan yang kita akan buat, hendaknya bukan badan permusyawaratan politieke democratie saja.”

“Tetapi badan yang bersama dengan masyarakat dapat mewujudkan dua prinsip: politieke rechtvaardigheid dan sociale rechtvaardigheid (keadilan sosial),” kata Bung Karno dalam pidatonya menjabarkan dasar-dasar negara Indonesia pada 1 Juni 1945.

Menurut Bung Karno, Parlemen harus terus bekerja keras menyuarakan kepentingan masyarakat. Khususnya bab kesejahteraan.

“Disinilah kita usulkan kepada pemimpin-pemimpin rakyat, apa-apa yang kita rasa perlu bagi perbaikan. Negara Indonesia bukan satu negara untuk satu orang, bukan satu negara untuk satu golongan, walaupun golongan kaya. Tetapi kita mendirikan negara ‘semua buat semua, satu buat semua, semua buat satu.”

“Saya yakin syarat yang mutlak untuk kuatnya negara Indonesia ialah permusyawaratan perwakilan,” tandas Bung Karno.

Pasca-Proklamasi Kemerdekaan RI, tepatnya pada 29 Agustus 1945, Wakil Presiden Indonesia Mohammad Hatta bersama Perdana Menteri Sutan Sjahrir membentuk badan Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat (BP KNIP).

Badan ini semula membantu tugas presiden dalam mewadahi aspirasi rakyat. Badan beranggotakan tokoh-tokoh masyarakat.

Kemudian, Mohammad Hatta mengeluarkan Maklumat Nomor X pada 16 Oktober 1945 atas pertimbangan politik internasional agar Indonesia dapat diakui sebagai negara demokratis yang memiliki aparatur lengkap.

Maklumat tersebut mengubah tugas KNIP yang semula sebagai pembantu presiden, berubah menjadi setara dengan presiden, yakni menyusun Undang-Undang dan ikut menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN).

Atas dasar tersebut pula, sejarah memandang taggal tersebut sebagai hari lahir parlemen di Indonesia, sehingga setiap 16 Oktober kita peringati sebagai Hari Parlemen Indonesia. (ftr/hs)

Artikel ditulis oleh Fathir dalam program magang jurnalistik kehumasan di Unit Media DPD PDI Perjuangan Jatim.

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS