oleh

Komunitas TKI Tak Keberatan Jika Penempatan TKI Sektor Domestik Dibuka Kembali

-Berita Terkini, Kronik-19 kali dibaca

JEDDAH – Ketua Umum Posko Perjuangan Tenaga Kerja Indonesia (Pospertki) Saudi Arabia Ramida Muhammad mengungkapkan, mayoritas komunitas TKI setempat tidak keberatan bila penempatan TKI sektor domestik ke Saudi kembali dibuka.

Hal itu disampaikan Ramida, usai acara tatap muka masyarakat Indonesia dengan Menaker RI Hanif Dhakiri di KJRI Jeddah Saudi Arabia, Senin (16/10/2017).

Dalam kesempatan itulah, komunitas TKI diberi kesempatan bicara tentang banyak persoalan, salah satunya masalah penempatan TKI sektor domestik.

“Sebagian besar komunitas TKI tidak keberatan. Hanya saja dengan catatan, adanya perbaikan sistem yang lebih mengedepankan aspek perlindungan,” kata Ramida, sebagaimana keterangan tertulis yang diterima redaksi media PDI Perjuangan Jawa Timur, Selasa (17/10/27).

Pospertki sebagai organisasi yang dibentuk Dewan Pimpinan Luar Negeri (DPLN) PDI Perjuangan Saudi Arabia sejak 2009 itu memberikan apresiasi atas kunjungan Hanif Dhakiri. Acara tatap muka dengan masyarakat Indonesia itu dilakukan Hanif di sela pertemuannya dengan Menteri Ketenagakerjaan dan Pembangunan Sosial Saudi Arabia Ali Bin Nasser Al-Ghufais.

Ramida menegaskan, Pospertki mendukung langkah–langkah pemerintah dalam memperkuat pelayanan dan perlindungan terhadap TKI.

“Bila penempatan TKI sektor domestik kembali dibuka, kami berharap Pemerintah RI mempersiapkan secara matang dan memperbaiki tata kelola penempatan satu pintu bersama swasta, dengan lebih mengedepankan aspek perlindungan,” ujarnya.

Terpisah, Ketua DPLN PDI Perjuangan Saudi Arabia Sharief Rachmat memuji pertemuan Hanif Dhakiri dengan Menaker Saudi Arabia.

Menurutnya, pertemuan kedua menaker tersebut sebagai wujud kehadiran negara untuk meningkatkan perlindungan serta memastikan status nasib TKI di negara timur tengah, khususnya Saudi Arabia.

“Hal ini sebagai bentuk tindak lanjut Kepmenaker 260/2015 dengan memperkuat melalui penataan ulang skema penempatan TKI sektor domestik dengan jabatan tertentu, yang mengedepankan perlindungan dan satu pintu,” kata Sharief.

Langkah menaker itu, sebut Sharief, sejalan dengan 9 lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan penggiat TKI yang beberapa hari lalu menggelar pertemuan melalui focus group discussion (FGD) di Jakarta pada Sabtu (14/10/2017).

Ke-9 LSM itu, yakni Yayasan Memajukan TKI (YMTKI), Formigran Indonesia dan INFISA, Pospertki, Pusat Bantuan Hukum Tenaga Kerja Indonesia (PBHTKI), Komunitas Buruh Migran Brebes (Kombes), Pemerhati TKI Yogyakarta, Penggiat TKI Indramayu & Lawyer TKI, Liputan BMI Timur Tengah, dan BMI-SA (Buruh Migran Indonesia-Saudi Arabia). (goek)