JEMBER – DPRD Jember menyoroti anggaran pencetakan atribut sosialisasi pemerintah. Setelah biaya stiker bantuan sosial dipersoalkan, kini giliran anggaran banner senilai Rp4,46 miliar yang dipertanyakan.

Anggaran tersebut disampaikan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Jember dalam rapat penyelarasan KUA-PPAS pekan lalu.

Ketua Komisi B DPRD Jember, Candra Ary Fianto, meminta pemerintah daerah mengalihkan anggaran itu ke program yang lebih langsung dirasakan masyarakat. Menurut dia, Rp4,46 miliar terlalu besar, jika hanya digunakan untuk mencetak banner.

“Anggaran Rp4,46 miliar terlalu besar kalau hanya untuk produksi banner. Kami minta dialihkan ke kegiatan lain yang lebih bermanfaat bagi masyarakat,” ujar Candra di Jember, pada Selasa (26/8/2026).

Candra juga mengaitkan rencana tersebut dengan kebijakan efisiensi pemerintah pusat. Menurut dia, pemasangan banner secara berlebihan juga dapat mengganggu estetika ruang publik dan kawasan wisata.

“Yang pusat melakukan efisiensi, kok yang di daerah justru sebaliknya. Kan lucu,” ujarnya.

Politisi PDI Perjuangan itu meminta Pemkab Jember meninjau kembali seluruh belanja yang tidak mendesak. Menurut dia, anggaran daerah semestinya diprioritaskan untuk kebutuhan pelayanan publik dan program yang memiliki manfaat langsung.

Sebelumnya, Komisi D DPRD Jember juga mempersoalkan anggaran pencetakan stiker penanda penerima bantuan sosial yang mencapai miliaran rupiah. DPRD menilai belanja tersebut perlu dievaluasi agar tidak membebani anggaran daerah. (art/set)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS