SURABAYA – Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) menilai Jokowi-Jusuf Kalla memiliki porsi lebih besar mengenai kelautan dalam visi misinya dibanding capres lain. Untuk itu, KNTI mengundang Jokowi untuk berdialog dengan nelayan di bibir pantai Nambangan, Kecamatan Bulak, Surabaya, Kamis (29/5/2014).
Sayang karena padatnya jadwal, Jokowi batal hadir. Seharian kemarin Jokowi menghadiri acara di empat tempat, yaitu Cirebon, Bandung, lumpur Lapindo Sidoarjo, dan Bali.
“Namun kami tetap akan menyampaikan hasil dialog pada Pak Jokowi karena dia kami nilai merupakan salah satu calon yang mampu mengubah nasib nelayan. Sebelumnya, kami sudah menyerahkan rekomendasi dan data kondisi nelayan kita pada beliau,” kata Misbakul Munir, Koordinator KNTI Jawa Timur.
Dialog bertajuk “Nelayan Sejahtera Indonesia Berdaulat” yang dipandu akademisi Universitas Airlangga Surabaya, Airlangga Pribadi itu didapat kesimpulan bahwa kehidupan nelayan hingga kini masih cukup terbelakang. Bahkan keberpihakan negara juga masih cukup minim untuk membantu mensejahterakan mereka.
Dalam dialog ini, M Riza Damanik, Ketua Dewan Pembina KNTI mengatakan setidaknya ada beberapa masalah yang saat ini dihadapi para nelayan Indonesia. Di antaranya ketidakberdayaan para nelayan untuk memanfaatkan sumber laut.
Nelayan selama ini tak memiliki modal yang cukup sehingga hanya mampu memiliki kapal tradisional yang kecil. Akibatnya, 99 persen nelayan di Indonesia, saat ini hanya bisa mencari ikan di daerah pesisir.
“Hanya satu persen nelayan yang mampu mengeksploitasi wilayah laut di Zona Ekonomi Ekslusif di 12 mil laut,” kata Riza Damanik.
Padahal, mayoritas ikan berada di lautan dalam yang tak bisa terjangkau nelayan Indonesia. Akibatnya, kawasan banyak ikan di Zona Ekonomi Eklusif hanya menjadi ajang pencurian ikan dari para nelayan asing
Untuk membantu para nelayan, jika kelak menjadi presiden, Jokowi diminta memberikan seribu kapal ikan besar minimal berbobot 30-50 Gross Tonnage (GT). “Dengan seribu kapal besar, nelayan kita akan lebih berdaulat dan mendapatkan tangkapan yang lebih banyak lagi,” kata dia.
Selain itu, ketiadaan standar harga bagi ikan menjadikan nelayan tak pernah mendapatkan untung. Tiap kali panen, maka yang berkuasa adalah para tengkulak.”Kami juga menginginkan ada standar harga yang jelas bagi 18 jenis ikan, misalnya ikan teri, udang, tongkol, tuna, serta beberapa ikan lainnya harganya harus dipatok pemerintah, sehingga bisa memberikan keuntungan bagi nelayan,” terang Riza.
Utang luar negeri untuk revitalisasi laut juga harus dihentikan karena hanya akan membebani utang negara. Padahal tanpa utang luar negeri, para nelayan tradisional dengan kearifan lokal mampu menjaga kelestarian laut itu sendiri.
“Selama 10 tahun terakhir, Indonesia mengutang Rp 1,4 triliun untuk selamatkan terumbu karang. Padahal ada kearifan lokal nelayan yang bisa menjaga ini,” ujarnya.
Dari data yang dimiliki KNTI, orang yang bekerja di sektor perikanan saat ini mencapai 13,8 juta orang. Dari jumlah ini, 90 persen di antaranya adalah para nelayan yang masih sangat miskin. Karenanya, jika terpilih nanti, para nelayan berharap Jokowi mampu lebih mengedepankan kebijakan bagi para nelayan. (sa)
