JAKARTA – Sekjen DPP PDI Perjuangan Tjahjo Kumolo tidak memasalahkan jika Koalisi Merah Putih akan ‘menyapu bersih’ alat kelengkapan DPR. Pernyataan Tjahjo ini disampaikan menyikapi langkah KMP yang sudah menyiapkan matriks kursi kelengkapan DPR.

Menurut Tjahjo, pihaknya menyilakan langkah KMP tersebut. “Karena kalau pendekatannya suara terbanyak, voting, ya PDI Perjuangan walaupun pemenang pemilu yang seharusnya berhak ketua DPR saja sudah dikunci. Sebagai partai pemenang dan sebagai fraksi mengusulkan paket pimpinan dewan saja tidak bisa, sudah dikunci tatib, ya sudah. Kalau mereka sudah menyusun konsep sampai detail, ya silakan,” kata Tjahjo Kumolo di Lenteng Agung, Jakarta Selatan Jumat (3/10/2014) malam.

Komunikasi politik masih terus dilakukan PDI Perjuangan dan parpol koalisinya. “Kita sudah lobi-lobi, sampai mendukung opsi mereka, kalau tidak mau masa dipaksa sih. Kalau sudah mau voting mayoritas, kan kita harus taat asas‎,” ujarnya.

Menghadapi pemilihan pimpinan MPR, Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPR RI Puan Maharani menyatakan, akan terus berjuang untuk mendapatkan kursi pimpinan MPR. Namun jika tidak diberi ruang oleh KMP sebagaimana pemilihan pimpinan DPR, Puan mengaku hanya bisa pasrah.

“Kita lihat nanti. Kalau tidak diberikan ruang berdemokrasi, ya monggo silakan. Toh kami sudah berusaha, kekuatan tirani mayoritas ini mengerdilkan suara rakyat,” kata Puan.

Menurut Puan, pihaknya tetap berjuang agar dimungkinkan dapat mengajukan satu paket di pimpinan MPR. Tapi kalau melihat proses pemilihan pimpinan DPR, kata Puan, sepertinya tidak ada ruang dan celah lagi bagi pihaknya untuk bisa berkontribusi agar bisa mengawal proses demokrasi melalui pimpinan MPR.

Dia merasa, perjuangan KMP di DPR saat ini bukan lagi mengatasnamakan rakyat, namun lebih bertujuan untuk menjegal dan menzolimi koalisi Jokowi-JK yang lebih minoritas. “Ada penzoliman dari mayoritas fraksi ke kami berempat. Kedepannya kami tetap menjaga soliditas untuk mengkawal suara rakyat,” ujarnya.

Sementara itu, Wakil Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan, pihaknya mencium adanya agenda politik besar yang akan digulirkan KMP. Agenda yang ia maksud adalah keinginan memperlemah Komisi Pemberantasan Korupsi dan mengembalikan kewenangan MPR memilih presiden dan wakil presiden.

Padahal, kata Hasto, selama 10 tahun menjadi oposisi, PDI Perjuangan selalu menghormati hasil pemilu. Penghormatan PDI Perjuangan pada partai pemenang pemilu diwujudkan dengan menjalankan aturan pimpinan DPR untuk partai pemenang dan mendukung kebijakan strategis presiden terpilih selama tidak merugikan masyarakat.

“Sayang, nilai musyawarah dan tradisi demokrasi yang sehat telah dikalahkan oleh ambisi kekuasaan yang buta,” sebut Hasto. (pri/*)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS