Rabu
14 Oktober 2026 | 6 : 03

DPD PDIP Perjuangan Jawa Timur

Ketua DPRD Trenggalek Temui Aksi Mahasiswa, Soroti Peran Sipil dan Aparat

pdip jatim 260415 aksi demo nggalek

DPRD Trenggalek menerima aksi mahasiswa GMNI dan menegaskan pentingnya supremasi sipil dalam isu revisi UU TNI dan Perpol 2025.

TRENGGALEK — DPRD Trenggalek menerima aksi unjuk rasa mahasiswa yang tergabung dalam GMNI di depan gedung dewan, Selasa (14/4/2026), dengan penegasan pentingnya menjaga supremasi sipil dalam dinamika demokrasi.

Ketua DPRD Trenggalek Doding Rahmadi turun langsung menemui massa aksi sebagai bentuk komitmen menjaga ruang demokrasi tetap terbuka.

Ia mengapresiasi peran mahasiswa dalam menyuarakan aspirasi rakyat, sekaligus menilai aksi tersebut sebagai wujud kontrol sosial yang sehat. “Semangat dan daya kritis mahasiswa ini menandakan demokrasi di Trenggalek berjalan baik,” ujarnya.

Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyoroti sejumlah isu strategis nasional, di antaranya revisi Undang-Undang TNI dan Polri serta Peraturan Kepolisian (Perpol) Tahun 2025.

Doding menjelaskan, revisi UU TNI saat ini masih berproses melalui uji materi di Mahkamah Konstitusi. Ia berharap hasilnya dapat menjadi pijakan perbaikan regulasi yang selaras dengan prinsip demokrasi.

“Kita berharap putusan Mahkamah Konstitusi menjadi yang terbaik untuk penyempurnaan undang-undang sesuai semangat reformasi,” katanya.

Sementara itu, terkait Perpol 2025, ia menyoroti kekhawatiran mahasiswa atas potensi meluasnya peran aparat di ranah sipil. Menurutnya, hal tersebut perlu menjadi perhatian bersama agar tidak mengurangi ruang masyarakat sipil dalam sistem demokrasi.

“Prinsip yang harus dijaga adalah supremasi sipil. Dalam negara demokrasi, sipil harus menjadi panglima,” tegas pria yang juga Sekretaris DPC PDI Perjuangan Trenggalek tersebut.

Selain itu, mahasiswa juga menyoroti penanganan kasus penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS, Andri Yunus. Mereka mendorong proses hukum yang transparan dan dapat diawasi publik.

Doding menegaskan, transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum. “Proses hukum harus terbuka, adil, dan memberikan kepastian hukum,” imbuhnya.

Sebagai tindak lanjut, DPRD Trenggalek memastikan seluruh aspirasi mahasiswa akan diteruskan ke DPR RI. “Ini bagian dari tanggung jawab kami agar suara masyarakat didengar di tingkat pusat,” pungkasnya. (aris/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Tag

Baca Juga

Artikel Terkini

LEGISLATIF

Ony Setiawan Dorong Tuban Jadi Motor Ekonomi Pantura Berbasis Industri, Maritim, dan Pariwisata

SURABAYA – Anggota Komisi B DPRD Jawa Timur Ony Setiawan mendorong Kabupaten Tuban dikembangkan sebagai motor ...
LEGISLATIF

Puan Desak Tambahan Pasokan BBM Bali Diikuti Perbaikan Distribusi hingga SPBU

JAKARTA – Ketua DPR RI Puan Maharani mendesak pemerintah dan Pertamina memastikan tambahan pasokan bahan bakar ...
KRONIK

PDIP Surabaya Fokus Konsolidasi dan Kerja Kerakyatan untuk Menangkan Pemilu 2029

SURABAYA – DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya memprioritaskan konsolidasi organisasi dan penguatan kerja kerakyatan ...
KRONIK

Pemkab Banyuwangi Gelar Operasi Katarak Gratis, Bantu 4.869 Warga

BANYUWANGI –  Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuwangi melalui kolaborasi dengan Palang Merah Indonesia (PMI) ...
KRONIK

Apresiasi Dedikasi Guru Ngaji, Hj. Ansari PDIP Salurkan Bantuan untuk Nenek Suidah

PAMEKASAN – Ketulusan Nenek Suidah (100), guru ngaji sebatang kara asal Dusun Toronan, Desa Larangan Badung, ...
KRONIK

Bantu Warga Terdampak Kekeringan, Nur Hakim PDIP Distribusikan Air Bersih

BANGKALAN – Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Bangkalan, Nur Hakim, menyalurkan bantuan air bersih pada ...