SURABAYA – Ketua DPRD Surabaya Armuji tidak ingin manajemen sejumlah badan usaha milik daerah (BUMD) terjadi kekosongan berkepanjangan.

Oleh karena itu, dia mendorong Pemerintah Kota Surabaya segera mengisi jabatan penting di jajaran direksi perusahaan daerah yang selama ini masih dipegang pejabat pelaksana tugas (Plt).

Menurut Armuji, proses pengisian jabatan di BUMD memang menjadi kewenangan pemerintah kota. Dalam proses rekrutmen jajaran direksi perusahaan pelat merah itu, pemerintah kota melibatkan kalangan profesional.

Namun, sebut politisi PDI Perjuangan ini, Komisi B DPRD Surabaya pun telah memberikan masukan soal pengisian jabatan direksi beberapa BUMD yang lowong tersebut

“Untuk menghindari stagnasi dalam manajemen, kita minta pemerintah kota segera melakukan pemilihan dan segera menetapkan mereka yang terpilih,” kata Armuji, kemarin.

Seperti diketahui, jabatan Direktur Utama dan Direktur Operasional Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Surya Sembada Kota Surabaya hingga saat ini masing-masing belum ada pejabat definitif.

Meski dua kali digelar rekrutmen untuk jabatan direktur utama dan direktur operasional, namun sampai sekarang belum ada hasilnya. Kemudian, per 5 April 2017 lalu direktur pelayanan dan direktur keuangan juga habis masa jabatannya.

Sementara BUMD lainnya, di Perusahaan Daerah Pasar Surya (PDPS), selama setahun lebih jabatan direktur utama dan direktur keuangan kosong. “Baru beberapa hari lalu dibuka rekrutmen,” tambah pria yang juga Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur ini.

Rekrutmen di PDPS dibuka menyusul lengkapnya struktur Badan Pengawas (Bawas) PDPS sejak bergabungnya pedagang Pasar Bunga Kayoon Bambang Supriadi, ke dalam jajaran bawas sejak Kamis (6/4/2017).

Dua anggota Bawas PDPS lainnya adalah Rusli Yusuf sebagai ketua dan Agus Setiawan sebagai sekretaris.

Menurut Bambang Supriadi, Bawas PDPS sudah membahas kelanjutan rekrutmen yang terhenti pada Februari lalu. “Kami sudah pasang pengumuman di media-media. Saya sebar info di grup-grup pedagang,” terang Bambang.

Seleksi dibuka sejak 10 April dan ditutup pada 21 April mendatang. PDPS berencana menerima 15 orang untuk masing-masing formasi calon, baik direktur utama maupun direktur administrasi keuangan.

Sedang Perusahaan Daerah Taman Satwa (PDTS) Kebun Binatang Surabaya (KBS) pun masih mengalami kekosongan jabatan di posisi direktur operasional. Pejabat sebelumnya, yakni Aschta Nita Boestani Tajudin mengajukan pengunduran diri per 17 Januari 2017.

Selain membuka rekrutmen untuk direktur operasional, PDTS KBS kini juga tengah membuka lowongan untuk mengisi posisi direktur keuangan dan SDM. (goek/*)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS