MALANG – Ketua DPRD Kota Malang I Made Riandiana Kartika menyabet penghargaan tokoh pelayanan publik oleh Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Jawa Timur dalam acara PWI Jatim Award 2023 sekaligus puncak resepsi peringatan Hari Pers Nasional (HPN) Tahun 2023 di tingkat Provinsi Jatim.

Penghargaan ini diberikan oleh PWI Jatim, karena Made terbukti menjadi wakil rakyat yang mengemban visi melayani rakyat dengan mendengarkan, memperjuangkan serta merealisasikan aspirasi rakyat.

Selama 3 tahun dia menjabat sebagai Ketua DPRD Kota Malang, Made telah membongkar sekat DPRD Kota Malang dengan masyarakat. Terbukti, Gedung DPRD Kota Malang terbuka dan disiapkan menjadi pusat penyampaian aspirasi dari seluruh elemen masyarakat.

Bahkan ruang paripurna DPRD Kota Malang saat ini terbuka untuk bisa dipergunakan untuk kegiatan masyarakat. Hal itu juga terbukti dengan beberapa kegiatan organisasi kemasyarakatan (ormas) yang dipusatkan di ruang rapat paripurna.

Keterbukaan informasi ini meningkatkan kepercayaan publik sebagai lembaga pemberi solusi untuk masyarakat. Oleh karena itu, PWI Jatim menganugerahkan penghargaan tokoh pelayanan publik tahun 2023 kepada Ketua DPRD Kota Malang I Made Riandiana Kartika.

Menanggapi penghargaan tokoh pelayanan publik dari PWI Jatim yang diberikan kepadanya, Ketua DPRD Kota Malang I Made Riandiana Kartika mengucapkan terima kasih kepada PWI Malang Raya dan PWI Jatim atas apresiasi yang telah diberikan.

“Kita mengucapkan terima kasih kepada PWI Malang Raya dan PWI Jatim umumnya yang sudah mengapresiasi apa yang sudah kita lakukan,” ungkap I Made Riandiana Kartika, dalam keterangannya, di Kota Malang Jumat (17/3/2023).

Made mengatakan bahwa sejak dilantik pihaknya menjunjung tinggi konsep keterbukaan kepada masyarakat merupakan komitmen awal jajaran pimpinan serta anggota DPRD Kota Malang untuk tidak memberikan sekat antara DPRD Kota Malang dengan masyarakat.

Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Malang ini ingin mematahkan stigma yang menyebutkan bahwa DPRD Kota Malang sebagai sebuah lembaga yang ekslusif, sulit ditemui, hingga sulit diajak bicara perihal permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat.

“Jadi kami lebih membuka diri, dengan sering bertemu dengan masyarakat, membuka gedung dewan untuk kegiatan masyarakat, dan itu diapresiasi sebagai bagian dari pelayanan publik,” ungkap Made.

Selaku pimpinan DPRD, pihaknya selalu mendorong jajaran anggotanya untuk selalu berada di tengah-tengah masyarakat. Pasalnya, banyak masih banyak permasalahan masyarakat yang bisa diperjuangkan dan dikomunikasikan kepada eksekutif dalam hal ini Pemerintah Kota Malang.

“Karena kita sebagai wakilnya rakyat, tentu saja kita tidak boleh apatis, tidak boleh tidak mendengar, tidak melihat, dan tidak menindaklanjuti apa yang menjadi kepentingan masyarakat,” tutupnya. (ace/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS