JAKARTA – Koalisi Merah Putih yang menyapu bersih pimpinan alat kelengkapan dewan DPR membuat gerah Koalisi Indonesia Hebat. DPR tandingan pun dimunculkan dan membuat kegaduhan politik. Tokoh-tokoh nasional risau akibat polemik ini.

DPR tandingan dicetuskan pada Kamis (30/10/2014) setelah lobi-lobi yang dilakukan oleh Koalisi Indonesia Hebat (KIH) menemui jalan buntu. Jalan musyawarah dengan Koalisi Merah Putih (KMP) buntu sehingga koalisi pengusung Prabowo di Pilpres 2014 itu bisa menyapu bersih kursi pimpinan komisi dan badan yang tergabung dalam Alat Kelengkapan Dewan (AKD).

KIH menempuh langkah ekstrim. Koalisi yang terdiri dari Fraksi PDIP, PKB, Hanura, NasDem, dan PPP ini melayangkan mosi tidak percaya pada pimpinan DPR yang dianggap berpihak ke salah satu kubu. Bentuk ketidakpuasan itu diwujudkan dengan cara membentuk DPR tandingan dengan susunan pimpinan yang baru.

Niat ini pun dijalankan dengan serius oleh KIH. Mereka mengadakan sidang paripurna tandingan pada Jumat (31/10). Ruangan sidang yang dikunci tidak jadi kendala, ratusan anggota pindah ke Ruang Bamus.

Paripurna yang dihadiri 178 anggota itu memilih pimpinan DPR sementara. Tidak ada pelantikan oleh Mahkamah Agung, tidak ada pembacaan sumpah. Pimpinan DPR tandingan itu adalah Ida Fauziyah (PKB), Effendi Simbolon (PDIP), Dossy Iskandar (Hanura), Supriyadi (NasDem), dan Syaifullah Tamliha (PPP).

Kegaduhan ini tentu membuat DPR tidak bisa bekerja padahal sudah tepat 1 bulan di lantik. Para wakil rakyat ini belum menghasilkan apa-apa untuk rakyat. Kondisi memprihatinkan ini membuat para tokoh nasional resah.

Berikut adalah kerisauan dan nasihat dari para tokoh nasional terkait kegaduhan politik dari DPR yang terbelah, seperti dirangkum detikcom pada Sabtu (1/11/2014):

1. Presiden Jokowi: Lebih Baik Kalau Bersatu

Presiden Joko Widodo menanggapi kisruh yang terjadi di DPR antar dua koalisi. Presiden menyarankan sebaiknya parlemen tidak terbelah.

“Akan lebih baik kalau kita bersatu,” ujar Jokowi usai Salat Jumat, di Masjid Baiturrahman, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta, Jumat (31/10/2014).

Menurut Jokowi persatuan dan kesatuan sangat dibutuhkan di parlemen. Semangat itu akan membuat kekuatan di parlemen menjadi kuat untuk membangun bangsa. “Bersatu akan lebih baik,” ujarnya.

Dia mengatakan, bila DPR bersatu akan dicontoh masyarakat. “Menjaga persatuan dan kesatuan akan dicontoh oleh rakyat,” ujarnya.

2. JK: Pimpinan Tandingan Tak Perlu Ada

Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) berkomentar soal terpecahnya DPR menjadi dua kelompok. JK menyarankan masalah tersebut diselesaikan secara musyawarah dan tak perlu ada pimpinan tandingan.

“Yang namanya pimpinan tandingan itu tidak perlu ada, tapi butuh suatu musyawarah yang saling memberi toleransi harus ada, demokrasi harus begitu,” ujar JK di kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Jumat (31/10/2014).

“Ya tentu dibutuhkan musyawarah lebih baik lagi, pengalaman, saling memberi antara koalisi agar terjadi harmoni yang baik dan dua-duanya saya yakin akan baik,” tambahnya.

JK menampik pertemuan pimpinan kedua kubu tidak memberikan efek positif terhadap perkembangan politik di DPR. “Di bawahnya teknis, ya mungkin menyangkut jumlah-jumlah yang mereka bicarakan, tapi ya nyaman, nyaman,” terangnya.

3. Menag Lukman: Kebersamaan Sangat Penting

Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin berharap ketegangan di DPR bisa cair dalam 2-3 hari. Ia menekankan pentingnya kebersamaan di kalangan para pemimpin.

“Saya berharap agar ini segera cair, dalam 2-3 hari ke depan. Bagaimana pun juga bangsa ini besar,” kata Lukman di Kantor Presiden, Jalan Veteran Jakarta Pusat, Jumat (31/10/2014).

“Karenanya, kebersamaan itu amat sangat penting dan mutlak ada dalam setiap pemimpin negeri ini,” lanjutnya.

Lukman menjelaskan, selama ini yang terjadi di DPR adalah proporsional. Bagi pemilik kursi yang lebih banyak tentu akan mendapat hak yang lebih besar pula.

“Tapi bukan berarti yang kecil tidak dapat sama sekali,” kata dia.

4. Akbar Tandjung Sarankan KMP dan KIH Berunding

Mantan Ketua DPR Akbar Tandjung prihatin dengan kondisi DPR yang belum juga bisa bekerja seperti sekarang ini. Akbar menyarankan agar Koalisi Merah Putih (KMP) dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) kembali berunding agar DPR bisa segera bekerja.

“Saya berpendapat supaya diambil langkah-langkah, supaya pulih kembali DPR. Dan kalau ada hal yang dianggap itu tidak sesuai dengan harapan, coba dirundingkan dengan baik-baik,” kata Akbar kepada wartawan di acara diskusi 50 Tahun Golkar di Hotel Kartika Chandra, Jakarta, Kamis (30/10/2014).

Jika kedua kubu tak berdamai, dan KIH terus berjalan dengan pimpinan tandingan, dia yakin citra DPR akan makin buruk. “Bagaimana DPR itu bisa diapresiasi, dihormati, juga bisa dianggap menjadi wakil rakyat, kalau praktik yang ada tidak sejalan dengan yang diharapkan rakyat,” tutur Ketua Wantim DPP Partai Golkar ini

5. Ketua Wanhor PD Prihatin dengan Kondisi DPR

Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat (PD) Amir Syamsuddin prihatin dengan kondisi perpolitikan di tanah air. Contoh kecilnya saja apa yang terjadi di DPR.

Kondisi di Senayan secara umum merisaukan. DPR terbelah antara Koalisi Indonesia Hebat dan Koalisi Merah Putih.

“Telah muncul gejala awal terganggunya ketenangan politik yang pada ujungnya rakyatlah yang akan dirugikan dan merasakan akibatnya,” jelas Amir, Jumat (31/10/2014).

“Ketidakstabilan politik akan berimbas secara langsung pada upaya besar bangsa mengapai harapan dan masa depannya,” imbuh dia.

6. Jimly: Seharusnya Partai-partai Bisa Move On

Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu (DKPP) Jimly Asshiddiqie menilai hal ini mengkhawatirkan karena bisa berakibat buruk bagi masyarakat.

‎”Ini mengkawatirkan karena bisa ditangkap secara vulgar oleh rakyat, mendidik masyarakat untuk larut dalam konflik terus menerus. Jadi kita sangat sedih dan menyayangkan,” kata Jimly dalam diskusi di kantor DKPP Jl MH Thamrin, Jakpus, Kamis (30/10/2014). Hadir dalam kesempatan itu pakar hukum tata negara Refly Harun dan Said Salahuddin.

Menurut Jimly, terbelahnya dua kubu di parlemen hingga muncul DPR tandingan baru terjadi kali ini dalam sejarah Indonesia. Hal itu tak bisa dipungkiri sebagai buntut dari pelaksanaan Pilpres 2014.

“Harapan kita sebetulnya semua parpol pasca Pilpres harus mulai konsolidasi internal semuanya, harus move on. Ada yang kecewa ada yang gembira tapi ya kita harus melangkah lebih lanjut pasca Pemilu 2014,” kata Jimly. (detik.com)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS