oleh

Kenaikan Dana Parpol Diyakini Bisa Cegah Korupsi

JAKARTA – Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto berpendapat, kenaikan dana bantuan untuk partai politik bisa mencegah kader parpol berbuat korupsi.

Hal ini disampaikan Hasto, usai melakukan pertemuan dengan Direktur Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Pahala Nainggolan di Kantor DPP PDI Perjuangan, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Kamis (31/8/2017).

Hasto juga menyatakan keprihatinannya, di PDIP sendiri masih ada kader di eksekutif dan legislatif yang terjerat masalah korupsi.

“Kami mengedepankan proses kelembagaan, memberikan sanksi berat bagi mereka yang korupsi,” kata Hasto.

Dia mengatakan, dengan kenaikan dana parpol, tanggung jawab PDI Perjuangan dalam mengelola keuangan partai akan semakin besar. Pihaknya juga akan menaikkan iuran bagi anggota partai untuk menyesuaikan dengan kenaikan dana dari pemerintah.

“Kalau iuran wajib Rp 10.000 per tahun per anggota. Kami juga menerapkan untuk petugas partai kami di eksekutif dan legislatif ada iuran. Saya pribadi juga, rekening saya per bulan dipotong untuk iuran partai,” ucapnya.

Dia pun mengusulkan dana bantuan partai tidak hanya disesuaikan dengan perolehan suara, tapi ada juga bantuan tambahan yang berdasarkan kinerja.

“Misalnya, partai yang punya sekolah partai, beda dengan yang cari jalan pintas, hanya cari yang populer,” papar Hasto.

Sementara, Pahala Nainggolan meyakini, kenaikan dana bantuan untuk partai politik bisa mencegah kader parpol untuk korupsi.

Dia juga mengaku sepakat dengan usul PDI Perjuangan soal usulan adanya bantuan tambahan berdasarkan kinerja tersebut.

Menurut Pahala, bantuan semacam itu tidak hanya akan membuat partai untuk merebut suara sebanyak-banyaknya, namun juga berkompetisi menciptakan kader berkualitas.

“Boleh juga kita ciptakan kompetisi antar partai, mana partai yang capai sistem integritas lebih dulu, harus ada semacam insentif,” ujar dia.

Pahala menambahkan, KPK bersama Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) juga akan menemui sembilan parpol lainnya yang ada DPR untuk berdiskusi mengenai sistem pencegahan terhadap korupsi ini. (goek)