TULUNGAGUNG – Anggota Komisi XI DPR RI Eva Sundari mengatakan, kegemaran minum kopi masyarakat Tulungagung bisa dijadikan paket wisata.

Selain mendukung rencana Pemkab Tulungagung yang akan mengembangkan pariwisata khas andalan, sebut Eva, wisata minum kopi ala Tulungagung bisa membantu peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan petani kopi pun bisa ikut terdongkrak.

“Kalau kita ke Prancis, dikenalkan wine tourism, kenapa tidak di Tulungagung nanti ada coffe tourism. Ini satu peluang,” kata Eva, di acara penutupan Coffe Party 2017 di halaman Hotel Crown Tulungagung, Sabtu (26/8/2017) malam.

Seperti di Jepang, lanjut Eva, ada upacara minum teh. Oleh karena itu, legislator PDI Perjuangan dari dapil 6 Jawa Timur ini mengajak ritual minum kompi ala Tulungagung dikembangkan sehingga jadi salah satu ikon wisata.

“Harus dikembangkan. Mulai sikap, penyajian, termasuk ritualnya,” ujar politisi yang juga Sekretaris Badiklatpus PDI Perjuangan ini.

Eva berterima kasih kepada Bank Indonesia (BI) yang sangat peduli dengan pengembangan per-kopi-an di Tulungagung.

Termasuk langkah BI yang mampu merespon dan mengantisipasi adanya kelangkaan kopi yang diprediksi terjadi di tahun 2030.

“Maka harus kita genjot pembibitan, penanaman dan seterusnya. Bukan untuk global demand, tapi untuk Tulungagung sendiri yang kekurangan kopi, sehingga harus mendatangkan dari luar daerah,” tandas Eva.

Eva mencontohkan perniagaan beras, yang menurutnya 60 persen harga jual beras di konsumen, larinya ke pedagang. Sedang petani padi hanya bisa menikmati 30 persen-nya.

Karena itu, dia berharap nilai tukar petani kopi jangan sampai turun sehingga orang tidak mau menanam kopi.

“Kepada Pemkab Tulungagung, saya harap mulai dipikirkan bagaimana memangkas rantai perdagangan supaya petani bisa langsung ke konsumen. Sehingga petani bisa menikmati hasil pertaniannya dengan lebih baik,” harap Eva.

Selain Eva, Coffe Party 2017 hasil kerja bareng Pemkab Tulungagung bersama BI Perwakilan Kediri ini dihadiri Bupati Syahri Mulyo, wabup, jajaran forpimda setempat, pejabat BI Perwakilan Kediri maupun BI Jawa Timur, serta pelaku usaha perkopian, serta masyarakat setempat. (goek)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS