PDI Perjuangan menyiapkan platform ekonomi untuk pemerintahan yang akan datang. Platform ekonomi yang disiapkan berisi penyusunan APBN agar surplus dan benar-benar pro rakyat.

Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Arief Budimanta mengatakan, kedaulatan Indonesia akan tercapai apabila APBN surplus. Karena dengan APBN surplus ketergantungan negara untuk utang ke luar negeri akan terhindari.

Menurut Arief Budimanta, selama ini APBN selalu defisit sehingga ditutup dengan utang. “Jangan utang jadi opsi pertama. Begitu utang, masih ada konsultan dari luar negeri dan kita yang bayar. Artinya pembuatan kebijakan jadi nggak netral, bukan demi kedaulatan bangsa tapi didikte pemberi utang,” jelas Arief, dalam jumpa pers di kantor DPP PDI Perjuangan, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Jumat (7/3).

Dengan APBN surplus, jelas dia, negara akan memiliki tabungan untuk melangsungkan pembangunan. “Jadi kita bisa punya saving yang cukup. Itu cermin kedaulatan,” ujarnya.

Data terakhir hingga akhir 2013, ungkap Arief, utang luar negeri Indonesia sudah mencapai Rp 2.371,39 triliun. Artinya, saat ini rata-rata warga negara Indonesia sudah menanggung utang Rp 8,6 juta. Oleh karena itu, dia berharap dengan APBN surplus tersebut pemerintahan tak lagi meninggalkan beban utang kepada generasi selanjutnya. “Jadi jangan meninggalkan beban bagi generasi mendatang yang harus membayar,” tegas dia.

Sementara, dosen ilmu ekonomi dari Institut Pertanian Bogor (IPB), Iman Sugema, mengatakan, selama kebijakan fiskalnya tidak diubah, maka Indonesia tidak akan pernah bisa lepas dari utang luar negeri.

Kata dia, bila Indonesia selalu mengandalkan utang luar negeri justru bisa membawa ke jurang krisis. Kebijakan fiskal yang terus mengandalkan utang, lanjut dia, sama saja memasukkan Indonesia dalam perangkap utang. Sebab, Indonesia juga harus membayar bunga utang.

“Artinya utang tak akan pernah lunas. Dan itu hanya bisa diubah dengan perubahan kebijakan fiskal,” terang Imam Sugema.

Dia mengingatkan ketika Indonesia disodori Letter of Intent karena berutang ke Dana Moneter Internasional (IMF). “Apa mau kita dikasih lagi, terus diinjak-injak IMF?” imbuhnya.

Imam Sugema menjelaskan, APBN yang surplus juga lebih menjamin posisi tawar Indonesia dengan negara lain. Ia mencontohkan Tiongkok yang kini punya cadangan devisa hingga 3 triliun dolar AS.

“China bukan hanya tak bisa didikte Amerika Serikat, tetapi juga bisa memberi bantuan ke negara-negara di Afrika. Tapi bantuan itu nggak gratis. Implikasinya perusahaan-perusahaan pertambangan China mudah untuk mengeruk kekayaan di Afrika,” ungkap dia.

Dalam kesempatan sama, Ketua DPP PDI Perjuangan, M Prakosa mengatakan, utang luar negeri bisa berimbas negatif pada upaya membangun kedaulatan ekonomi. “Ketika utang luar negeri itu sudah terlalu membebani, tentu itu mengganggu kedaulatan ekonomi,” kata dia.

Meski demikian Prakosa mengakui, tentunya APBN surplus itu belum bisa diwujudkan pada 2015. Namun kalau diberi kepercayaan rakyat memimpin Indonesia, dalam periode lima tahun diharapkan APBN sudah bisa surplus.

Sedangkan Wasekjen DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristianto, mengatakan platform ekonomi bisa mewujudkan Indonesia bebas dari ketergantungan impor, seperti dalam sektor pertanian dan lain-lainnya. “Ini cita-cita politik dari PDI Perjuangan. Sehingga bila APBN surplus maka sektor pertanian dari hulu hingga hilir tidak akan impor,” tuturnya. (pri/*)

Sumber foto: berdikarionline

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS