JAKARTA – Ketua DPP PDI Perjuangan Maruarar Sirait mengatakan, tidak ada pemerintah yang kebijakannya selalu benar. Karena itu, kebijakan pemerintah harus selalu dikontrol DPR.

“‎Kita sangat menolak DPR itu menjadi stempel. Pada zaman Orde Baru, jujur saja DPR itu stempel, itu kita tolak. Kita juga harus jujur tidak ada pemerintah yang pasti selalu benar kebijakannya. Ada yang perlu dikritisi,” kata Maruarar dalam diskusi bertema ‘Peta Politik Pasca Pilpres’ di Jakarta, Sabtu (23/8/2014).

Menurut Ara, sapaan akrab Maruarar, di dalam setiap pemerintahan pasti ada kelebihan dan kekurangan. Dia mencontohkan, pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) pertumbuhan ekonomi cukup tinggi namun masih ada persoalan pemerataan.

Hal itulah yang salah satunya menjadi tugas pemerintahan baru, Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) untuk mengatasinya. “Setiap zaman pasti ada kelebihannya, pasti ada kekurangannya,” ucap dia.

Ara menambahkan, apabila pemerintahan Jokowi-JK membuat kebijakan ‎yang salah, maka harus dikritisi. “Kita tidak mau kalau pemerintah salah justru dibela,” tandasnya.

Pada kesempatan itu, Ara juga menyampaikan soal peta politik pasca pasca pelantikan Jokowi-JK sebagai presiden-wakil presiden 20 Oktober depan. Dia memprediksi akan ada 1 sampai 3 partai anggota koalisi merah putih akan bergabung dengan koalisi pemerintahan.

“Kita lihat nanti bulan Oktober pasti peta politik akan berubah. Setiap partai pasti akan evaluasi melihat bagaimana posisi ke depan,” ujarnya.

Dia berpendapat, politik sangat dinamis. Dia yakin adanya perubahan peta politik itu karena adanya ide yang sama dan saling menghargai. (pri/*)