JAKARTA – Saat Joko Widodo dan Jusuf Kalla menjalankan pemerintahan mendatang, elemen masyarakat yang tergabung dalam Gerakan Dekrit Rakyat Indonesia (GDRI) minta agar rakyat dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Salah satu caranya, dengan membuka polling via internet.

Masukan ini sebagai upaya agar pemerintahan Jokowi-JK tetap mendapat dukungan penih dari rakyat. “Jokowi diharapkan membangun mekanisme peran serta publik dalam pengambilan keputusan dengan menggunakan berbagai instrumen. Termasuk polling atau survei via internet,” kata Ray Rangkuti, dari elemen Lingkar Madani untuk Indonesia, dalam diskusi di Kafe Deli, Jakarta Pusat, Senin (6/10/2014).

Menurut Ray, saat ini, Jokowi-JK hendaknya meninggalkan polemik dengan Koalisi Merah Putih dan meninggalkan ketergantungan terhadap partai, termasuk partai pendukung Koalisi Indonesia Hebat (KIH). Jokowi-JK, kata dia, saat ini harus bergantung sepenuhnya pada dukungan rakyat. Dengan sikap seperti ini, lanjut Ray, Jokowi-JK akan berada pada posisi di luar pertarungan antara KMP dan KIH.

Jokowi-JK tidak perlu khawatir dengan tekanan DPR dan partai-partai, karena dengan menjalankan mandat dari rakyat dan konstitusi, keduanya akan dilindungi rakyat dan konstitusi. Apabila DPR menghambat usulan kebijakan yang diajukan pemerintah demi kepentingan rakyat, lanjut Ray, Jokowi dapat menyampaikannya secara terbuka pada rakyat, agar rakyat dapat turut serta mengontrol atau menekan DPR.

Untuk itu, dia minta Jokowi-JK mengedepankan transparansi dalam menjalankan pemerintahan, dan melibatkan rakyat dalam pengambilan keputusan terhadap segala kebijakan yang berdampak pada kehidupan rakyat.

Sementara, Agus Susanto Indonesian Institute for Development for Democracy (Inded) berharap Jokowi tidak menggunakan strategi kompromi hanya agar pemerintahannya tak diganggu lembaga legislatif. Yang dibutuhkan, sebut Agus Susanto, adalah strategi negosiasi.

“Saya setuju tidak ada kompromi. Yang harus dilakukan yaitu menegosiasikan prioritas-prioritas yang dipandu common blue,” kata Agus.

Koordinator Komite Pemilih Indonesia (Tepi) Jeirry Sumampow menambahkan, adu kuat di DPR telah berubah dari adu antara koalisi menjadi kubu politik tertentu melawan rakyat. “Kita akan menguji mana yang lebih kuat. Apakah rakyat atau parlemen yang sangat arogan itu, yang mengabaikan suara rakyat,” ujar Jeirry. (pri/*)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS