JAKARTA – Anggota Komisi XI DPR RI, Krisdayanti (KD) menerima audiensi dari sejumlah jajaran pengurus Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI). Audiensi ini berkaitan dengan upaya peningkatan kesejahteraan tenaga pengajar honorer.

Dalam peringatan Hari Guru Nasional Tahun 2022, dia berharap agar pemerintah ke depan bisa memberikan kesejahteraan yang sepantasnya bagi guru. Sebab, dengan peningkatan kondisi kesejahteraan tenaga pengajar akan memberikan yang terbaik saat mendidik para siswa.

Apalagi guru menjadi figur yang menentukan dalam proses belajar-mengajar para siswa/i di sekolah, tentunya menjadi sosok sentral yang harus menjadi suri tauladan bagi generasi penerus bangsa.

“Mereka yang ada di sekitar, yang ada di media juga, masih ada guru honorer yang mendapat gaji Rp 300 ribu sebulan, tinggal di lingkungan sekolah, di bagian toilet, ini kan suatu hal yang tidak pantas kita berikan pada guru. Mereka kan pelita, memberikan pelajaran untuk kita. Menjadi keteladanan orang tua yang diestafetkan untuk mendidik anak-anak. Itu di tangan guru,” tutur Krisdayanti.

“Jadi harapan saya, pemerintah benar-benar hadir, tidak ada kesenjangan, dan memberi kesejahteraan yang sepantasnya bagi guru, dengan menjadikan mereka ASN,” sambung kader Banteng ini.

Disamping itu, pihaknya bersama dengan PGRI juga melakukan pembahasan terkait masalah dan gagasan terkait kesehatan fisik maupun mental di sekolah. Salah satunya guru pendukung program kesehatan dan antiperundungan di sekolah.

Anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan ini juga mengajak para guru untuk bisa turut mensukseskan program Merdeka Belajar yang telah dicanangkan pemerintah pusat.

Termasuk mendorong terciptanya ruang inklusif dalam proses pembelajaran melalui komunikasi dua arah antara guru dan siswa.

“Saya menginginkan, sesuai program pemerintah, Merdeka Belajar bisa benar-benar menjadikan proses belajar-mengajar itu jadi suatu keniscayaan. Diharapkan, guru-guru dengan bahasa yang lebih mendalam dan sederhana bisa melakukan proses belajar-mengajar yang lebih sesuai dengan kompetensi anak-anak, dengan bahasa lebih sederhana juga bisa menyentuh anak, lebih dua arah,” jelas KD.

“Diharapkan juga, guru-guru bisa mengajar out of the box, tidak terpaku kurikulum. Sekarang kita secara project (based learning) mendiskusikan hal-hal yang terjadi di masyarakat,” pungkas legislator DPR RI dari Dapil Malang Raya ini. (ace/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS