Kampanyekan Konsep Peternakan Terpadu, Tantri Dorong Peningkatan Kesejahteraan Peternak

 21 pembaca

MALANG – Kabupaten Malang terkenal sebagai daerah yang memiliki potensi besar terkait dengan Sumber Daya Alamnya. Terutama sektor peternakannya, menjadi salah satu sektor unggulan di samping sektor pertanian. Hal tersebut menarik perhatian anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Malang, Dr. Tantri Bararoh, S.E., M.Si, M.Ak, untuk mendorong pertumbuhan sektor peternakan di Kabupaten Malang melalui konsep peternakan terpadu.

“Peternakan terpadu adalah sebuah konsep usaha untuk memadukan peternakan dengan kegiatan-kegiatan pembuatan pupuk organik, biogas, pertanian organik, perikanan organik, pengolahan produk pertanian organik, dan agrowisata pertanian organik,” ujar Tantri di kantor Kecamatan Ampelgading, Jumat (26/11/2021).

Dalam kegiatan Focus Group Discussion (FGD) yang mengambil tema “Pengembangan Ekonomi Masyarakat Melalui Program Peternakan Terpadu”, dia menjelaskan bahwa salah satu konsep yang saat ini tengah berkembang populer adalah Low External Input and Sustainable Agriculture (LEISA).

Konsep ini, lanjut dia, adalah upaya optimalisasi penggunaan sumber daya yang tersedia secara lokal, dengan mengkombinasikan komponen tanaman, hewan, tanah, air, iklim, dan manusia dalam sistem produksi. Melalui konsep LEISA ini, pembangunan peternakan yang tujuannya untuk meningkatkan efisiensi produksi dan pendapatan petani ternak serta asas industrialisasi peternakan dan keberlangsungan usaha.

“Kehadiran desa peternakan terpadu ini akan menjadi salah satu terobosan terbaik untuk memperkuat ketahanan pangan kita, terutama di Kabupaten Malang,” ujarnya.

Terlebih, dalam perencanaan penganggaran APBD Tahun 2022, Pendapatan Retribusi RPH ditargetkan bisa mencapai Rp. 1 Milyar lebih. Target ini meningkat lebih dari 2,5 kali lipat dibandingkan target pendapatan di tahun 2021.

“Program ini, akan memberikan dampak yang cukup besar bagi sektor peternakan di Kabupaten Malang terutama mendukung pencapaian ketahanan pangan. Sebab itu, seluruh pemangku kebijakan yang terlibat dalam hal ini, baik BUMD maupun BUMDes, harus bisa menjadi motor penggerak program ini,” jelas Bendahara DPC PDI Perjuangan Kabupaten Malang tersebut.

Peternakan terpadu ini, menurut Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Malang ini, apabila dikelola secara baik akan berdampak sangat besar kepada peningkatan kesejahteraan pelaku usaha peternakan. Dengan demikian, jelasnya, pengelolaan industri peternakan dari hulu hingga hilir dapat dikelola secara optimal. Selain itu, program ini juga mendukung salah satu program Pemerintahan Joko Widodo untuk menciptakan ketahanan pangan secara nasional. (ace/set)