JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) terpilih sebagai tokoh Good Governance Award 2014 versi Soegeng Sarjadi School of Government (SSSG). Presiden terpilih ini menerima penghargaan sebagai tokoh terbaik dalam menyelenggarakan pemerintahan, mengalahkan dua pesaing terberatnya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini.

Jokowi, SBY, dan Risma masuk nominasi tokoh pemerintahan terbaik. Namun akhirnya Jokowi yang terbaik dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pemprov DKI Jakarta juga menerima penghargaan dalam kategori pemerintahan terbaik.

Sedangkan Wali Kota Tri Rismaharini meraih penghargaan kategori pemerintahan daerah terbaik. Jokowi dan Risma merupakan kepala daerah dari PDI Perjuangan. Penyerahan penghargaan dilakukan di Hotel Four Season, Jakarta, Selasa (19/8/2014).

Saat penerimaan penghargaan, Jokowi didaulat menyampaikan kuliah. Saat itu, dia sempat menceritakan keseruannya ikut serta lomba balap karung di Waduk Pluit, Jakarta Utara, untuk memperingati hari kemerdekaan, 17 Agustus 2014.

“Cerita balap karung dulu, dari 10 orang saya nomor 10. Tapi saya nggak gugat ke panitia,” kata Jokowi yang sontak, disambut riuh tepuk tangan penonton.

Acara tersebut juga ikut dihadiri beberapa politisi PDI Perjuangan. Di antaranya, Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPR Puan Maharani, Ketua MPR Sidarto Danusubroto, dan Wakil Ketua DPR Pramono Anung.

Sementara itu, Tri Rismaharini minggu lalu juga mendapat penghargaan atas kerja kerasnya menciptakan Good Governance dalam Pemerintahan Kota Surabaya. Penghargaan yang diraih Risma adalah Mayor Recognition’s Awards (MRA) dari The Eastern Regional Organisation for Planning and Human Settlements (EAROPH).

EAROPH merupakan organisasi non-pemerintah yang berafiliasi dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Organisasi tersebut pertama kali berdiri pada 1956 di New Delhi, India dengan platform multilayer di antaranya masalah ekonomi, urbanisasi, permukiman penduduk, dan lain sebagainya.

Vice President EAROPH, Hermanto Dardak mengatakan, Indonesia sebagai bagian penting sistem kota-kota regional memberikan komitmen untuk mendukung usaha-usaha nyata dalam perencanaan dan pembangunan kota yang berketahanan serta menjalankan kebijakan pembangunan kota yang berkelanjutan.

“Untuk itu, para wali kota berperan penting sebagai pemimpin dan ujung tombak dalam mewujudkan kota yang layak huni,” kata Hermanto Dadak usai menyerahkan penghargaan di Hotel Borobudur, Jakarta Senin (11/8/2014) bersamaan dengan pelaksanaan kongres internasional EAROPH ke-24.

Risma dalam paparannya menyampaikan materi dengan tema “Tantangan Pemerintah Kota Masa Kini” di hadapan sekitar 40 wali kota se-Asia Pasifik. Dalam penjelasanya, Risma banyak mengupas tentang Government Resources Management System (GRMS) atau sistem manajemen sumber daya pemerintahan.

Surabaya sendiri mulai menerapkan GRMS sejak 2003. Dan sistem tersebut saat itu diproyeksikan untuk menggantikan tata cara manual. Dan hasilnya, kinerja pemerintahan menjadi lebih efektif dan efisien. “Kami bisa hemat dari segi pengeluaran dan pekerjaan juga lebih mudah dan praktis,” kata Risma.

Sejak saat itu hingga sekarang, menurut Risma, Pemkot Surabaya konsisten mengembangkan sistem manajemen pemerintahan berbasis teknologi informasi. Di samping mempermudah pekerjaan, sistem tersebut juga membuat kinerja pemerintahan dapat dikelola secara transparan dan akuntabel.

Demikian juga dengan sistem perizinan online Surabaya Single Window (SSW), menurut Risma, menjadikan Pemkot Surabaya semakin dapat melayani masyarakat dengan baik, khususnya untuk pelayanan perizinan.

“Masyarakat akan semakin nyaman tinggal di Surabaya karena tidak ribet dan tentu saja investasi juga semakin mudah SSW,” tandas Risma. (sa)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS