JAKARTA — Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Tjahjo Kumolo mengatakan, calon presiden Joko Widodo tidak berubah pandang soal bagaimana kerja sama partai politik atau yang biasa disebut koalisi, dijalankan. Artinya, Jokowi tetap membuka diri pada parpol lain dalam hal koalisi.

“Saya berpegang pada pernyataan Pak Jokowi. Beliau menyatakan tetap terbuka. Memang harus ada sinergi antara legislatif dengan pemerintah,” ujar Tjahjo kepada wartawan, Selasa (15/7/2014) .

Sebelumnya, Wakil Sekretaris Jenderal Partai Golkar Tantowi Yahya menyatakan partainya membuka peluang meninggalkan koalisi yang dibangun dengan Gerindra jika pasangan yang mereka usung, Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, kalah dalam Pemilu Presiden, 9 Juli 2014. Jika Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada 22 Juli 2014 memutuskan Jokowi-JK sebagai pemenang, Golkar berencana gabung dengan poros PDI Perjuangan, Nasdem, PKB, Hanura, dan PKPI.

Jika Jokowi-JK memimpin RI, lanjut Tjahjo, pihaknya akan berkomitmen memimpin Indonesia dengan berlandaskan program pembangunan. Selain itu, Tjahjo mengatakan pemerintahan Jokowi-JK juga akan membangun komunikasi politik dengan partai-partai di parlemen.

Membangun komunikasi politik di parlemen, sebut Tjahjo, penting agar berbagai kebijakan pembangunan pemerintah bisa mendapatkan persetujuan anggaran dari DPR. “Dalam politik membangun komunikasi penting,” katanya.

Meski demikian, ungkap dia, sampai sekarang, belum ada komunikasi antara PDI Perjuangan dengan partai politik di luar pengusung Jokowi-JK. Pihaknya masih fokus mengawal suara pilpres hingga penetapan KPU pada 22 Juli mendatang.

Sedang soal deklarasi koalisi parlemen permanen yang dilakukan kubu Prabowo-Hatta, kata Tjahjo, pihaknya tidak merasa khawatir. Dia yakin koalisi permanen tidak akan mengganggu pemerintahan Jokowi-JK bila terpilih memenangkan pemilu presiden.

“Pak Jokowi-JK dalam berbagai pernyataan tidak merasa khawatir kalau pemerintahannya kelak akan diganggu,” kata Tjahjo.

Dia memastikan Jokowi-JK akan membentuk pemerintahan yang prorakyat. Untuk itu Tjahjo percaya, tidak akan ada partai di parlemen yang menghambat program Jokowi-JK. “Menganggu kan sama saja menghalangi pembangunan nasional dan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat,” ujarnya.

Pada akhirnya kubu Jokowi-JK menganggap wajar koalisi permanen yang dideklarasikan pihak Prabowo-Hatta. Setiap partai politik, ujarnya, memiliki hak membentuk koalisi di pemerintahan maupun parlemen. (pri/*)