oleh

Jokowi: Tak Perlu Takut OTT Kalau Tidak Mengambil Uang

JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan, kepala daerah tidak perlu takut dengan operasi tangkap tangan (OTT), kalau memang tidak mengambil uang.

“Berkaitan dengan korupsi, takut semua pada operasi tangkap tangan, ya jangan ambil uang. Tidak perlu takut kalau tidak melakukan apa-apa,” kata Jokowi saat memberikan arahan kepada kepala daerah dalam acara Rapat Kerja Pemerintah (RKP) di Istana Negara, Jakarta, Selasa (24/10/2017).

Dia mengungkapkan, nantinya akan keluar perpres untuk membangun sistem, seperti e-planning, e-budgeting, dan e-procurement. “Sistem itu akan mengurangi, menghilangkan OTT. Kalau sistem ini berjalan, tidak ada yang namanya OTT,” jelas Jokowi.

Presiden juga mengingatkan kepada kepala daerah untuk lebih hati-hati dalam pengelolaan anggaran.

“Hati-hati, jangan ada yang main-main lagi masalah uang, apalagi APBD. Saya tidak bisa bilang jangan kepada KPK. Saya bantu hanya dengan cara membangun sistem ini. Kita bangun bersama-sama,” urainya.

Pada kesempatan itu, Jokowi mengungkapkan, ada empat pemerintah daerah yang ‘memarkirkan’ APBD-nya dalam jumlah besar di bank pembangunan daerah.

Keempat pemerintah daerah itu adalah Kabupaten Tangerang sebesar 34 persen, Kabupaten Jember sebesar 36 persen, Kota Tangerang sebesar 32 persen, dan Kabupaten Kutoarjo sebesar 31 persen.

“Jangan sampai kayak begini lagi. Jangan sampai kami sudah transfer, duitnya malah diparkir di bank,” ujar Jokowi.

“Yang kayak gini kami ikuti terus. Jangan dipikir saya enggak ikuti yang begini,” lanjut dia.

Selain empat pemerintah daerah yang disebut itu, masih ada lagi pemerintah daerah yang tercatat ‘memarkirkan’ APBD dalam jumlah besar di bank. Namun, dia memilih tidak menyebutkannya.

Jokowi minta kepala daerah mendorong kepala-kepala dinas untuk segera menggunakan anggaran tersebut.

“Kejar dinas-dinasnya agar uang itu segera digunakan, berputar di masyarakat dan ekonomi di daerah menjadi tumbuh,” kata Jokowi.

Ke depan, pemerintah pusat akan mencari sebuah sistem tata kelola keuangan daerah agar jumlah anggaran daerah yang ‘parkir’ di bank tidak terlalu besar, bahkan nol rupiah. (goek)