Jumat
28 Agustus 2026 | 12 : 30

DPD PDIP Perjuangan Jawa Timur

Jokowi: Tak Perlu Takut OTT Kalau Tidak Mengambil Uang

pdip-jatim-jokowi-rapat-kepala-daerah

JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan, kepala daerah tidak perlu takut dengan operasi tangkap tangan (OTT), kalau memang tidak mengambil uang.

“Berkaitan dengan korupsi, takut semua pada operasi tangkap tangan, ya jangan ambil uang. Tidak perlu takut kalau tidak melakukan apa-apa,” kata Jokowi saat memberikan arahan kepada kepala daerah dalam acara Rapat Kerja Pemerintah (RKP) di Istana Negara, Jakarta, Selasa (24/10/2017).

Dia mengungkapkan, nantinya akan keluar perpres untuk membangun sistem, seperti e-planning, e-budgeting, dan e-procurement. “Sistem itu akan mengurangi, menghilangkan OTT. Kalau sistem ini berjalan, tidak ada yang namanya OTT,” jelas Jokowi.

Presiden juga mengingatkan kepada kepala daerah untuk lebih hati-hati dalam pengelolaan anggaran.

“Hati-hati, jangan ada yang main-main lagi masalah uang, apalagi APBD. Saya tidak bisa bilang jangan kepada KPK. Saya bantu hanya dengan cara membangun sistem ini. Kita bangun bersama-sama,” urainya.

Pada kesempatan itu, Jokowi mengungkapkan, ada empat pemerintah daerah yang ‘memarkirkan’ APBD-nya dalam jumlah besar di bank pembangunan daerah.

Keempat pemerintah daerah itu adalah Kabupaten Tangerang sebesar 34 persen, Kabupaten Jember sebesar 36 persen, Kota Tangerang sebesar 32 persen, dan Kabupaten Kutoarjo sebesar 31 persen.

“Jangan sampai kayak begini lagi. Jangan sampai kami sudah transfer, duitnya malah diparkir di bank,” ujar Jokowi.

“Yang kayak gini kami ikuti terus. Jangan dipikir saya enggak ikuti yang begini,” lanjut dia.

Selain empat pemerintah daerah yang disebut itu, masih ada lagi pemerintah daerah yang tercatat ‘memarkirkan’ APBD dalam jumlah besar di bank. Namun, dia memilih tidak menyebutkannya.

Jokowi minta kepala daerah mendorong kepala-kepala dinas untuk segera menggunakan anggaran tersebut.

“Kejar dinas-dinasnya agar uang itu segera digunakan, berputar di masyarakat dan ekonomi di daerah menjadi tumbuh,” kata Jokowi.

Ke depan, pemerintah pusat akan mencari sebuah sistem tata kelola keuangan daerah agar jumlah anggaran daerah yang ‘parkir’ di bank tidak terlalu besar, bahkan nol rupiah. (goek)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Artikel Terkini

LEGISLATIF

Fraksi PDIP Soroti APBD Perubahan Kota Madiun, Bansos Turun hingga BTT Melonjak

MADIUN — Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Madiun menyoroti sejumlah perubahan komposisi anggaran dalam Raperda ...
KRONIK

Soroti Anggaran Pemeliharaan Aplikasi Rp310 Juta, Alfan PDIP Jember: Belum Sebanding Kualitas Layanan

JEMBER – Anggaran pemeliharaan aset tidak berwujud dan aplikasi layanan masyarakat sebesar Rp310,3 juta di Dinas ...
KRONIK

Soroti 903 KK Minta Update Data, Agung Priyanto: Jangan Sampai Rakyat Kehilangan Hak Gara-Gara Desil

PONOROGO – Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Ponorogo, Agung Priyanto, menyoroti penggunaan desil ...
SEMENTARA ITU...

Ribuan Warga Padati Siraman Gong Kyai Pradah, Tradisi Leluhur Blitar Tetap Lestari di Tengah Efisiensi

Ribuan warga memadati Alun-alun Lodoyo menyaksikan Siraman Gong Kyai Pradah. Tradisi leluhur Blitar tetap ...
KRONIK

Bebas Asap Rokok, Dua Tempat di Banyuwangi Ini Raih Penghargaan Tertinggi di Jawa Timur

BANYUWANGI – Komitmen Kabupaten Banyuwangi dalam menciptakan lingkungan yang sehat mendapat apresiasi di tingkat ...
KRONIK

Serap Aspirasi di Kradenan, Evi Dwitasari: Pokir DPRD Harus Berorientasi Kepentingan Umum

PONOROGO – Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Ponorogo, Evi Dwitasari, menyerap aspirasi masyarakat ...