JAKARTA – Presiden Terpilih Joko Widodo kembali menegaskan penolakannya terhadap pilkada lewat DPRD yang undang-undangnya sampai sekarang masih digodok DPR RI. Jokowi menyatakan setuju jika pemilihan kepala daerah itu dipilih rakyat secara langsung.
“Saya kan sudah jelas. Tidak!” tegas Jokowi di Balai Kota, Jakarta Pusat, Jumat (12/9/2014).
Selama ini, mantan Wali Kota Solo itu sudah buka suara dengan menyatakan soal RUU Pilkada yang didalamnya memuat rancana pilkada dipilih anggota dewan. Kalau RUU Plkada itu disahkan DPR, Jokowi menilai sebagai kemunduran demokrasi di Indonesia.
Sementara, politisi PDI Perjuangan Budiman Sujatmiko berpendapat, aksi penolakan sejumlah wali kota dan bupati terhadap RUU Pilkada merepresentasikan suara rakyat. Sebab, jelas Budiman, selama ini wali kota dan bupati merupakan kepala daerah yang dekat dan langsung dipilih rakyat.
“Bukan hanya bupati dan wali kota, tapi saya sudah dapat kabar kalau asosiasi kepala desa se-Indonesia juga akan menolak pilkada lewat DPRD,” ujar Budiman Sujatmiko kepada wartawan di Jakarta.
Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPR RI itu tetap optimistis, RUU Pilkada nantinya dibatalkan sebelum masuk ke sidang paripurna. Hal ini berdasarkan gelombang penolakan RUU Pilkada terus semakin muncul dari rakyat.
“Itu seluruh aparat desa juga akan menolak. Kelompok-kelompok suara pembaruan desa juga seperti itu. Kalau itu dipaksakan, itu akan menyerang kehendak rakyat. Undang-undang ini membawa keresahan sosial,” sebut Budiman. (pri/*)
