JAKARTA – Presiden Joko Widodo mengatakan, pengendalian penyebaran Covid-19 paling efektif adalah unit masyarakat yang paling bawah. Yakni pada tingkat Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), maupun desa adat.

“Laporan yang saya terima dari para Gubernur baik yang menerapkan PSBB maupun yang tidak menerapkan PSBB, memang kesimpulannya adalah yang paling efektif dalam pengendalian penyebaran Covid ini adalah unit masyarakat yang paling bawah,” kata Jokowi, kemarin.

Karena itu, dia minta kepada menteri yang terkait dengan dan seluruh kepala daerah untuk memperkuat Gugus Tugas di tingkat RT, RW atau desa atau misalnya di Bali ada Desa Adat.

“Ini penting sekali, ini kunci. Kuncinya ada di sini, Gugus Tugas di tingkat RT, RW, atau desa atau desa adat,” tandas Jokowi.

Presiden juga minta agar pengawasan protokol kesehatan di klaster industri ditingkatkan lagi. “Klaster industri perlu dilihat karena ini ada 1-2 yang mulai masuk ke sana,” ungkapnya.

Jokowi pun minta fasilitas kesehatan di tingkat pertama yaitu Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) harus diperkuat untuk uji sampel dan penelusuran kasus Covid-19.

“Karena kita memiliki 10.134 Puskesmas di seluruh tanah air dan 4.000 di antaranya adalah Puskesmas dengan fasilitas rawat inap,” tuturnya.

Selain itu, Jokowi juga menyampaikan ada 4.883 dokter praktik keluarga ditambah dengan klinik-klinik pratama yang selama ini melayani Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

“Ini betul-betul perlu diefektifkan, sehingga Puskesmas dan jaringannya bisa diaktivasi menjadi simpul dalam pengujian sampel, dalam pelacakan, dan dalam penelusuran kasus Covid yang ada di lingkungan wilayah itu, juga menjadi simpul pemantauan ODP maupun OTG,” ujar Presiden.

Jokowi juga minta proses penyaluran Bansos Tunai, paket Sembako, serta BLT Desa agar dipercepat dan prosesnya disederhanakan.

“Laporan terakhir yang saya terima, BLT Desa baru kurang lebih 15%, kemudian Bansos Tunai baru kurang lebih 25%. Tetapi saya juga mendapatkan informasi dari Menteri Desa maupun Menteri Sosial bahwa minggu ini akan selesai semuanya,” ungkapnya.

Oleh sebab itu, dia minta kalau masih ada masalah pada data yang belum sinkron antara Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan non DTKS segera diselesaikan.

“Beri fleksibilitas pada daerah terutama pada pemerintah desa untuk mengambil kebijakan operasionalnya di lapangan sehingga akan memudahkan. Tetapi tentu saja tetap akuntabilitas harus dijaga,” tutur Jokowi. (goek)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS