TARAKAN – Presiden Joko Widodo mengakui suara partai politik di parlemen tak mesti harus sama untuk mengawasi pemerintah. Namun, juga jangan berniat menjegal setiap program pemerintah.

“Yang dibutuhkan pemerintah adalah pengawasan, check and balance, saling mengawasi dan mengimbangi. Itu yang benar. Bukan menjegal,” harap Presiden, dalam arahan sebelum membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan Regional Wilayah Kalimantan, di Tarakan, Kalimantan Utara, Senin (15/12/2014) malam.

Acara ini dihadiri sejumlah menteri seperti Menko Kemaritiman Indroyono Soesilo, Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Andrinof Chaniago, Menteri Agraria dan Tata Ruang Ferry Mursyidan Baldan, Pejabat Gubernur Kalimantan Utara Irianto Lambrie, serta para gubernur, bupati, dan wali kota se-Kalimantan.

Jokowi lalu mengutip cerita dari Presiden China Xi Jin Ping saat dia berkunjung ke sana. Menurut Xi, tutur Jokowi, ada tiga syarat bagi sebuah pemerintahan untuk dinilai baik. “Pertama, partai politiknya harus bersatu. Kedua, punya visi dan rencana besar untuk sejahterahkan rakyatnya. Ketiga, bangun secepatnya infrastruktur dan jangan ditunda-tunda,” paparnya.

Di Indonesia, lanjut Presiden, untuk syarat nomor dua dan tiga yang disebutkan Xi, yakni soal visi dan rencana besar serta percepatan pembangunan infrastruktur, masih bisa diupayakan. “Hanya yang pertama memang tidak mudah,” tutur dia sembari tertawa.

“Menyatukan parpol memang tidak mudah di Indonesia. Namun, hemat saya, tidak mesti harus disatukan. Biar saja mengimbangi. Ada yang melaksanakan pembangunan, tetapi ada yang mengontrol. Sepanjang seperti itu tidak apa meski tak sesuai dengan pengalaman di Tiongkok, asal jangan menjegal saja,” pintanya lagi.

Sejauh ini, kekuatan partai politik di parlemen memang terpolarisasi, antara partai-partai politik yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih dan Koalisi Indonesia Hebat. (Kompas)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS