JAKARTA – Bergabungnya mantan juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johan Budi SP sebagai caleg PDI Perjuangan bukan karena motif haus kekuasaan. Tapi ingin terjun langsung membangun sistem antikorupsi.

Johan Budi juga membantu Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mencetak kader-kader antikorupsi sesuai prinsip partai berlambang banteng itu.

Penegasan ini disampaikan Wakil Sekjen DPP PDI Perjuangan, Ahmad Basarah, menangggapi polemik di media sosial yang dimunculkan mantan Sekretaris Kementerian ESDM Said Didu dan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah.

Lewat akun twitternya, kedua tokoh itu mencermati pernyataan Johan Budi yang menyebut PDIP berkomitmen tegas dalam melawan korupsi. Keduanya menuduh Johan Budi, dan para pimpinan KPK, haus dengan kekuasaan dengan masuk ke partai politik.

Menurut Basarah, keputusan Johan Budi bergabung ke PDI Perjuangan justru menunjukkan bahwa dia tak mau menyia-nyiakan hak konstitusionalnya sebagai warga negara untuk berpolitik demi membela kepentingan bangsanya.

Kepentingannya jelas, yakni memastikan pemberantasan korupsi, yang menjadi salah satu dari kejahatan luar biasa, benar-benar bisa dilaksanakan dengan cara masuk ke dalam sistem kepartaian dan parlemen.

“Johan Budi adalah contoh figur pemimpin yang lebih baik kerja nyata dalam pemberantasan korupsi, daripada sekadar bicara tanpa hasil nyata. Apalagi sekadar bersikap mengutuk kegelapan dan membuat gaduh ruang publik,” kata Basarah, Kamis.

Untuk memahaminya, Basarah menjelaskan, sudah hampir 16 tahun KPK berdiri, namun Indonesia seakan tak pernah usai dirundung berbagai kasus korupsi.

“Kebanyakan dari masyarakat kita, termasuk sebagian kalangan tokoh masyarakat bahkan penggiat antikorupsi, selalu hanya bersikap mengutuk dan menyesali maraknya kasus korupsi. Padahal yang dibutuhkan adalah solusi yang efektif,” jelas dia.

Wakil Ketua MPR RI itu menambahkan, banyak yang menuduh bahwa lembaga parpol sebagai sumber penyebab korupsi. Tapi sedikit sekali yang mau sungguh-sungguh ikut membenahi parpol, khususnya dalam melahirkan kader-kadernya yang berintegritas dan tidak korupsi.

Padahal dalam sistem kenegaraan, parpol dapat dikatakan sebagai lembaga yang dapat menentukan baik buruknya masa depan republik karena peran dan fungsinya yang sangat strategis.

Untuk diketahui, kata Basarah, Megawati memang figur ketua umum parpol yang selalu bersikap tegas dengan memberikan sanksi pemecatan terhadap kader yang terlibat korupsi. Di pencalegan 2019, Megawati memang tegas mencoret bakal caleg yang pernah menjadi narapidana korupsi.

“Bahkan mendukung PKPU tentang larangan napi korupsi boleh maju sebagai caleg. Begitupun bakal caleg dengan latar belakang bandar narkoba dan teroris, pasti dicoret,” beber Basarah.

PDI Perjuangan, imbuh Basarah, menerima niat baik Johan Budi untuk ikut menjadikan partai itu sebagai parpol yang berintegritas dan mendukung pemberantasan korupsi.

“Selamat berjuang Bung JB. Tuhan senantiasa bersama orang-orang yang sabar dalam kebaikan,” tutup Basarah. (goek)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS