SURABAYA – Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menemui Wali Kota Tri Rismaharini di rumah dinasnya, Jalan Sedap Malam, Surabaya, Senin (9/10/2017).

Hasto membawa pesan khusus Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri soal Pilgub Jawa Timur 2018.

“Sesuai penugasan Ibu (Megawati), saya minta masukan kepada Ibu Risma. Masukannya seperti apa, masih dirahasiakan. Tunggu tanggal mainnya,” kata Hasto.

PDI Perjuangan segera mengumumkan pasangan calon gubernur-wakil gubernur Jatim yang akan diusung pada Pilkada 2018. Pengumuman rekomendasi pasangan calon itu rencananya dilakukan pada hari Minggu, 15 Oktober 2017 depan.

Soal siapa yang akan diusung, menurut Hasto, hal itu urusan Megawati sendiri yang akan mengambil keputusan. “Politik ini kan dinamis. Makanya saya ditugaskan untuk ketemu Bu Risma ini juga kaitannya di situ,” ujarnya.

Hasto mengakui, pihaknya bersama rombongan dari Jakarta memutuskan menemui langsung wali kota perempuan pertama di Surabaya itu. Dia mengaku khawatir pesan dari Megawati bocor apabila disampaikan melalui sambungan telepon seluler.

“Sekarang kan rawan penyadapan, apalagi bicara melalui handphone sekarang kan tidak aman. Makanya kita sampaikan secara langsung,” terang Hasto.

Risma yang duduk di sisi kanan Hasto tak banyak komentar. Dia cukup menebar senyum dan canda kepada wartawan. “Apa pesan dari Bu Mega? Rahasia,” ujar Risma.

Kader PDI Perjuangan ini hanya menegaskan, pada hari pengumuman calon gubernur yang didukung PDIP nanti, dirinya tak berada di Indonesia. Sebab saat itu dia bakal berada di Tokyo, Jepang, untuk menerima penghargaan dan menjadi pembicara.

Sementara itu, Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur Kusnadi menegaskan, Partai akan memberikan sanksi tegas kepada kader jika tidak patuh atas rekomendasi bakal cagub-cawagub yang akan diumumkan 15 Oktober depan.

“Kalau memang itu menjadi suatu keputusan partai, maka kami mempunyai kewajiban untuk melaksanakan itu,” kata Kusnadi, saat menemani Hasto Kristiyanto di kediaman Tri Rismaharini.

Menurut dia, kalau ada satu atau lebih di antara kader PDIP yang tidak setuju atas rekomendasi DPP PDIP yang akan segera diumumkan pada 15 Oktober itu, maka sanksinya adalah dipecat.

“Sistem partai akan ditegakkan. Kalau ada pelanggaran disiplin, pasti akan ada sanksi. Ya dipecat,” tegasnya.

Bahkan, lanjut Kusnadi, kader dilarang bertanya soal keputusan partai tersebut. “Kalau keputusan partai sudah A, keputusan partai sudah harus dilaksanakan, titik,” ujar dia. (goek)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS