MALANG – Bagi sebagian guru PAUD dan TK di Kabupaten Malang, Ramadan tahun ini bukan hanya tentang menjalankan ibadah puasa, tetapi juga menanti kepastian insentif yang selama ini menjadi penopang tambahan penghasilan mereka. Di tengah kebijakan efisiensi anggaran daerah, harapan agar hak tersebut tetap diberikan kini tengah diperjuangkan melalui jalur komunikasi antara legislatif dan pemerintah daerah.

Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Malang, Didik Gatot Subroto, menegaskan pihaknya mendorong agar persoalan insentif guru PAUD dan TK segera mendapatkan solusi, terutama menjelang Hari Raya Idulfitri ketika kebutuhan keluarga meningkat.

Menurut Didik, kebijakan efisiensi anggaran merupakan langkah yang perlu dipahami dalam pengelolaan keuangan daerah. Namun, kebijakan tersebut diharapkan tetap mempertimbangkan rasa keadilan sosial, khususnya bagi para pendidik usia dini yang selama ini berperan penting membangun fondasi pendidikan anak-anak.

“Efisiensi tetap diperlukan, tetapi jangan sampai mengesampingkan perhatian kepada guru PAUD dan TK yang menjadi ujung tombak pendidikan usia dini,” ujar Didik Gatot Subroto, Minggu (1/3/2026).

Ia menginstruksikan Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Malang untuk membangun komunikasi aktif dengan Pemerintah Kabupaten Malang, termasuk Sekretaris Daerah dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), guna mencari formulasi terbaik agar insentif tetap dapat direalisasikan tanpa mengganggu stabilitas fiskal daerah.

Selama ini, sebagian besar guru PAUD dan TK hanya menerima honor dari lembaga masing-masing dengan nominal terbatas, berkisar Rp150.000 hingga Rp300.000 per bulan. Karena itu, insentif daerah memiliki arti penting sebagai tambahan penghasilan yang membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Malang dari Fraksi PDI Perjuangan, Zulham Akhmad Mubarrok, mengatakan pihaknya akan menindaklanjuti persoalan tersebut melalui mekanisme resmi DPRD dengan mengedepankan dialog dan koordinasi bersama pemerintah daerah.

“Kebijakan publik harus tetap rasional dan terukur, tetapi dalam pelaksanaannya juga perlu mempertimbangkan dimensi sosial agar tetap berpihak pada kelompok yang berkontribusi besar dalam pembangunan sumber daya manusia,” ujarnya.

Upaya mencari jalan tengah ini diharapkan mampu menghadirkan solusi yang adil—di satu sisi menjaga kesehatan fiskal daerah, dan di sisi lain memastikan para guru PAUD dan TK tetap merasakan perhatian negara atas pengabdian mereka dalam mendidik generasi masa depan.

Di tengah suasana Ramadan yang sarat nilai kepedulian dan kebersamaan, harapan akan kepastian insentif menjadi simbol bahwa pembangunan tidak hanya berbicara angka anggaran, tetapi juga tentang penghargaan terhadap mereka yang bekerja membangun masa depan sejak usia dini. (ull/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS