Kamis
08 Oktober 2026 | 8 : 10

DPD PDIP Perjuangan Jawa Timur

Jadi Perumda, Direksi KBS Harus Profesional dan Paham Konservasi Satwa

pdip-jatim-260121-buleks

SURABAYA — Anggota Komisi B DPRD Kota Surabaya, Budi Leksono, menegaskan jabatan direksi Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Kebun Binatang Surabaya (KBS) harus diisi figur profesional yang memiliki kemampuan manajerial sekaligus memahami konservasi satwa.

Penegasan itu disampaikan menyusul perubahan status KBS dari Perusahaan Daerah Taman Satwa (PDTS) menjadi Perumda melalui Peraturan Daerah (Perda) terbaru. Perubahan tersebut dinilai menjadi momentum untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola KBS, termasuk proses pengisian jajaran direksi.

Ditemui di ruang kerjanya di Gedung DPRD Kota Surabaya, Jumat (27/2/2026), Budi Leksono atau yang akrab disapa Buleks mengatakan mekanisme pengisian direksi, baik melalui lelang jabatan maupun penunjukan, bukan menjadi persoalan selama tetap sesuai regulasi dan mampu membawa perbaikan nyata bagi KBS.

“Yang terpenting adalah profesionalisme. Direksi harus memiliki kemampuan manajerial yang baik, memahami regulasi, ilmu konservasi satwa, serta mampu menjaga kesejahteraan satwa dan SDM yang terlibat dalam pengelolaan KBS,” ujarnya.

Menurut politisi PDI Perjuangan itu, Kebun Binatang Surabaya merupakan ikon Kota Pahlawan yang harus terus berkembang dan tidak boleh stagnan. Karena itu, pengelolaan yang profesional menjadi kunci agar KBS mampu bertransformasi menjadi lembaga konservasi sekaligus destinasi edukasi yang modern.

Komisi B DPRD Surabaya, lanjut Buleks, juga mendorong sejumlah pembenahan strategis, mulai dari penyesuaian tarif masuk, peningkatan kesejahteraan satwa, hingga optimalisasi kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Ia menegaskan direksi terpilih nantinya harus mampu melakukan lompatan kinerja melalui evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengelolaan serta memastikan KBS memberikan kontribusi nyata bagi Kota Surabaya.

“Kami di Komisi B terus mendorong perbaikan, baik dari sisi kesejahteraan satwa, tata kelola manajemen, maupun peningkatan PAD yang bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” pungkasnya. (gio/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS

Tag

Baca Juga

Artikel Terkini

LEGISLATIF

Desak PSU Perumahan Vaganza Segera Diserahkan ke Pemkab Malang, DPRD Siap Kawal

MALANG – Komisi III DPRD Kabupaten Malang mendesak Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) Perumahan Vaganza segera ...
SEMENTARA ITU...

Prof Kyungyon Moon Apresiasi Inovasi Bupati Trenggalek, Siapkan Program Pemberdayaan Pemuda

TRENGGALEK – Inovasi Pemerintah Kabupaten Trenggalek mendapat apresiasi dari Prof. Kyungyon Moon dari Jeonbuk ...
LEGISLATIF

DPRD Banyuwangi Ajukan Raperda Inisiatif Pembentukan Produk Hukum Daerah untuk Dibahas

BANYUWANGI – DPRD Kabupaten Banyuwangi mengajukan Rancangan peraturan daerah (Raperda) inisiatif tentang ...
UMKM

Bupati Gresik Perintahkan Dinas Koperasi Tetap Lakukan Pendampingan Pasca-Pelatihan kepada UMKM

GRESIK – Bupati Gresik Fandi Akhmad Yani meminta Program Bunda Puspa tidak berhenti pada pelatihan. Para alumni ...
SEMENTARA ITU...

Hadiri Peringatan HUT Ke-81 TNI di Lumajang, Agus Wicaksono Sampaikan TNI Kuat Bersama Rakyat

LUMAJANG – Suasana penuh kehangatan dan kekeluargaan menyelimuti peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Tentara ...
LEGISLATIF

29 Ribu Rutilahu Mengantre, Eri Irawan Minta Verifikasi Lapangan Diperketat

SURABAYA – Sekitar 29 ribu usulan Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) masih mengantre untuk mendapatkan penanganan di ...