BANYUWANGI – Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani menyalurkan bantuan sosial sembako untuk warga yang tidak terdaftar pada data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) Kementerian Sosial. Sebanyak 3.000 paket sembako diberikan kepada pengelola kelompok sadar wisata (pokdarwis), pelaku seni, supir angkot, dan para karyawan toko, yang terdampak PPKM.

“Banyak kalangan yang terdampak dari PPKM ini. Seperti pelaku wisata, karena destinasi wisata harus tutup selama PPKM, dan pendapatan mereka tentu menurun. Terima kasih Menteri Sosial Ibu Tri Rismaharini yang telah menambah 3.000 paket bansos ini,” ujar Bupati Ipuk, usai menyerahkan bansos sembako di Posko Penanganan Covid-19 Kabupaten Banyuwangi, Rabu (4/8/2021).

Bupati dari PDI Perjuangan itu menjelaskan, penerima bansos dari Kemensos itu merupakan warga yang belum terdata dalam DTKS dan belum pernah mendapatkan bantuan lainnya, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Sosial (BST), BLT Desa, bansos dari APBD dan lainnya.

Istri Azwar Anas ini juga meminta kepada Dinas Sosial Kabupaten Banyuwangi agar mereka yang belum masuk DTKS bisa didata dan dimasukkan ke dalam DTKS.

“Tadi saya meminta Dinsos agar mereka bisa dimasukkan ke dalam DTKS. Karena mungkin dulu mereka ini masih terhitung sebagai orang mampu, namun karena efek pandemi dan PPKM akhirnya menjadi orang yang kurang mampu. Sehingga dengan masuk DTKS, ke depan bisa lebih mudah terjangkau program bantuan pemerintah,” tutur Ipuk.

Sementara itu, salah seorang pelaku seni, Mustaqbilal, yang menjadi penerima bansos dari Kemensos mengaku senang mendapat perhatian dari pemerintah di masa pandemi ini.

“Alhamdulillah saya mendapatkan bantuan. Bisa mengurangi beban sehari-hari,” katanya. (set)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS