MALANG – Rapat Paripurna Penyampaian Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Malang terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2025, Senin (14/10/2024), diwarnai hujan interupsi.

Di antaranya disampaikan anggota Fraksi PDI Perjuangan Abdul Qodir alias Adeng. “DPRD adalah representatif dari kekuatan rakyat dalam asas demokrasi yang dianut sistem negara kita,” tegas Adeng.

Menurutnya, pandangan umum fraksi adalah hal prinsip dari tupoksi anggota DPRD. Utamanya fungsi pengawasan.

“Pandangan umum ini tidak dimaknai sekedar gugur kewajiban saja. Maka ke depan mohon kesepakatan penggabungan penyampaian pandangan umum fraksi dalam rapat paripurna harus dikaji ulang,” ucapnya.

Mengingat pandangan umum fraksi adalah hal prinsip, lanjut Adeng, maka kedepan harus ada perbaikan manejemen. Dimana materi pembahasan diserahkan minimal 4 hari sebelum dilakukan pembahasan.

Sehingga dengan demikian, anggota dewan dapat menjadikan ruang DPRD sebagai ruang mitigasi masalah dan tidak hanya dibuka pada saat diminta anggota.

Menurutnya, hal itu penting bagi wakil rakyat, sebab ketika bicara APBD untuk rakyat, maka wajib hukumnya bagi anggota dewan menguasai persoalan dan maksimalisasi dalam perencanaan yang matang berbasis kebutuhan.

“Selanjutnya di sinilah prioritas pembangun dapat kita tentukan kalau kita mau bicara,” jelas Adeng.

Rapat paripurna itu dipimpin Ketua Sementara DPRD Kabupaten Malang Darmadi, dan juga dihadiri Plt Bupati Malang, Didik Gatot Subroto.

Diketahui, dalam agenda Pandangan Umum Fraksi terkait Raperda APBD Kabupaten Malang 2025 tersebut, Fraksi PDI Perjuangan menyampaikan sejumlah hal mulai kenaikan target PAD dari aspek peningkatan pendapatan daerah.

Selain itu, juga membahas pentingnya sebuah konsistensi perencanaan penganggaran mulai dari RKPD, KUA-PPAS, sampai pada perencanaan APBD dan pelaksanaan APBD secara proporsional.

Fraksi banteng juga membahas terkait prioritas pembanguban daerah ke depan, manajemen pengelolaan aset, tantangan pemenuhan hajat hidup terkait kebutuhan air bersih, optimalisasi teknologi informasi hingga pemerataan pembangunan infrastruktur. (ull/pr)