SURABAYA – Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, menyebut inflasi di Kota Pahlawan, Jawa Timur, pada Agustus 2023, terkendali dan cenderung mengalami penurunan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada Agustus 2023, Kota Surabaya terjadi inflasi month to month (mtm) sebesar 0,14 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 116,29. Angka ini menurun karena pada Juli 2023 masih sebesar 0,15 persen mtm.

“Laju inflasi terkendali akibat komoditas yang mengalami inflasi tidak terlalu signifikan kenaikannya dibanding komoditas yang mengalami penurunan harga,” ujar Wali Kota Eri di Surabaya, Senin (4/9/2023).

Wali Kota Eri menjelaskan, keberhasilan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya mengendalikan inflasi pada Agustus 2023 tidak lepas dari peran Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Surabaya yang beranggotakan sejumlah instansi. TPID rutin memantau perkembangan harga dan menggelar rapat evaluasi bersama Wali Kota Eri.

“Komoditas barang kebutuhan pokok dan barang penting (bapokting) yang meningkat harganya masih dapat dikontrol melalui operasi pasar dan penyederhanaan rantai distribusi. Selanjutnya, adalah rutin melakukan pemantauan dan pengawasan harga di pasar,” jelasnya.

Menurut Wali Kota Eri, komoditas yang menjadi penyumbang utama terjadinya inflasi di seluruh kabupaten/kota berdasarkan IHK di Provinsi Jawa Timur adalah beras. Namun, harga beras di Kota Surabaya masih berada di bawah HET (harga eceran tertinggi) dibandingkan di daerah lain yang sudah mengalami kenaikan.

“Jadi, sekarang ini harga dasar dari Bulog sudah naik, sehingga tidak mungkin tidak naik harganya di sejumlah daerah. Nah, di Surabaya, kami menjaga harganya itu, kami menyubsidi ongkos transportasinya, sehingga harga dari Bulog itu tidak berubah sampai di tempat pedagang jualan, sehingga naiknya tidak terlalu tinggi,” ujarnya.

Politisi PDI Perjuangan itu juga menyampaikan, Pemkot Surabaya juga bekerja sama dengan daerah-daerah lainnya untuk memenuhi sejumlah kebutuhan pokok di Surabaya. Meskipun sudah menjalin kerja sama, tidak mungkin Surabaya menyubsidi pupuknya, karena memang tidak diperbolehkan.

“Namun, yang bisa disubsidi adalah ongkos transportasinya, sehingga harganya tidak terlalu tinggi ketika dijual oleh pedagang,” tuturnya.

Sementara strategi dan langkah Pemkot Surabaya dalam upaya menurunkan inflasi, menurut Wali Kota Eri dimulai dari pemenuhan suplai komoditas bapokting kepada pedagang pasar dari kelompok tani. Harga komoditasnya lebih terjangkau, sehingga kenaikan maupun penurunan harga komoditas dapat tetap terkendali.

“Selanjutnya, pelibatan Bulog juga tetap diprioritaskan dalam operasi pasar komoditas beras agar harganya tetap stabil. Kolaborasi dan konsolidasi dengan berbagai stakeholder juga tetap dilakukan agar laju inflasi dapat dikendalikan dengan baik. Yakni, melakukan pemantauan dan pengawasan harga yang ada di pasar,” terangnya.

Lebih lanjut, Wali Kota Eri menegaskan langkah antisipasinya apabila ada inflasi di Surabaya. Ia bersama TPID langsung menganalisis penyebab inflasi. Baru setelah itu dilakukan langkah-langkah penyelesaiannya supaya bisa menekan inflasinya itu. Selain itu, jajaran PD Pasar Surya selalu memantau harga di pasar, agar tidak ada yang menjual di atas HET.

“Jika ada yang jual di atas HET, kami segera melakukan langkah-langkah strategis yang solutif. Seperti menjaga harga beras Bulog, hingga mensubsidi BBM transportasi untuk mengangkut barang dari daerah penghasil bahan pangan,” tandasnya. (set)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS