JEDDAH – Ketua Posko Perjuangan TKI (POSPERTKI) Saudi Arabia, Zainal Arifin berharap pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla mendatang juga memperhatikan permasalahan tenaga kerja Indonesia (TKI) di luar negeri, baik dari sisi penempatan maupun perlindungan.

Menurut Zainal, selama ini permasalahan TKI selalu di anaktirikan. Perhatian baru terasa setelah terjadinya suatu masalah dan menjadi pemberitaan media. Tetapi antisipasi untuk meminimalisir suatu kasus sering kali terabaikan.

Pihak-pihak terkait TKI, kata Zainal, selama ini sering mengutak-atik UU, peraturan, dan sistem. Tetapi di lapangan, lanjut Zainal, realisasinya nol besar.

“Negara setengah hati hadir, dan TKI dibiarkan melakukan advokasi sendirian. Disamping itu, terlalu fokusnya terhadap pembenahan dari segi penempatan, tapi setengah hati dari segi perlindungan,” kata Zainal, sebagaimana rilis yang diterima Infokomnews PDI Perjuangan Jawa Timur, Sabtu (30/8/2014).

Dia menambahkan, sistem yang ada pun selalu tak terealisasikan. Zainal menilai, hal ini disebabkan tidak diimbanginya pembenahan sumber daya manusia di instansi – instansi terkait. “Upaya pembersihan di instansi – instansi terkait, termasuk Perwakilan RI di luar negeri (KBRI/KJRI) juga perlu dilakukan pemerintahan Jokowi – JK,” ujarnya.

Pihaknya juga berharap pemerintahan yang baru lebih memperhatikan dari segi perlindungan TKI, reformasi SDM di instansi terkait, dan tetap mempertahankan moratorium TKI informal ke negara – negara yang tingkat permasalahannya tinggi. Dia menyebut negara Saudi Arabia, moratorium masih layak dipertahankan.

Berbagai kasus yang dialami TKI di Saudi Arabia, ungkapnya, masih tergolong tinggi, dan menurutnya, hal ini harus dirampungkan lebih dulu. Disamping itu jaminan perlindungan terhadap TKI harus diprioritaskan, sekaligus pembenahan dalam tubuh Perwakilan RI (KBRI/KJRI).

“Harapan kita kedepan, penempatan TKI Informal khususnya PRT (pembantu rumah tangga) sudah mulai diminimalisir sejak sekarang tanpa harus menunggu tahun 2017. Yang lebih diprioritaskan, penempatan TKI formal seperti perawat rumah sakit dan sejenisnya,” sambung Zainal, segera mengakhiri masa tugasnya sebagai Ketua POSPERTKI.

Pekerjaan rumah lainnya, imbuh Zainal, adalah permasalahan WNI overstayer, penempatan pekerja Indonesia secara ilegal dengan menggunakan visa umroh/haji, berbagai kasus TKI lainnya termasuk yang terancam hukuman mati. Juga mengenai pendidikan anak – anak TKI di Saudi Arabia.

Di Arab Saudia, ada lima sekolah anak – anak TKI seperti Sekolah Indonesia Riyadh, Sekolah Indonesia Jeddah, Sekolah Indonesia Makkah yang dikelola pemerintah. Ada juga Sekolah Islam Terpadu (SIT) Darul Ulum serta TPA An-Nashiriyah yang dikelola masyarakat.

“Masalah pendidikan tersebut juga patut menjadi prioritas, khususnya perhatian pemerintah terhadap sekolah – sekolah tersebut sama rata. Jangan ada diskriminatif antara sekolah yang dikelola pemerintah dan masyarakat. Karena ini menyangkut generasi bangsa, jangan karena adanya perbedaan dan diskriminatif dalam memberikan perhatian, anak – anak TKI menjadi korbannya,” tutur Zainal. (pri)