BOGOR – Kartel yang menguasai tata niaga komoditas termasuk pangan, tak dipungkiri memang terjadi di Indonesia. Bakal calon presiden dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Joko Widodo, punya pendapat soal hal ini. Dia menyinggung pula tentang peran Badan Urusan Logistik (Bulog).
“Kita ngerti ada kartel-kartel yang orang-orangnya jelas,” kata Jokowi di sela kunjungannya di area pertanian di Bogor, Jawa Barat, Minggu (27/4/2014). Menurut dia, kartel yang “mempermainkan” harga komoditas termasuk kebutuhan pokok itu hanya bisa diatasi dengan pengaturan yang ketat dari pemerintah.
“Peraturannya harus diatur total, (dengan) peraturan pemerintah, peraturan menteri. Agar kesempatan memainkan harga bisa dihilangkan,” ujar Jokowi. Pada posisi ini, imbuh dia, peran Bulog bisa difungsikan lebih luas. “Peran Bulog harus diberikan porsi yang baik. Jadi tidak hanya mengurus urusan beras saja,” kata Jokowi.
Keberadaan kartel di Indonesia sudah lama diendus. Kajian soal itu pun sudah kerap digelar. Diskusi ”Tinjauan Historis dan Perilaku Kartel Pangan Strategis di Indonesia”, yang digelar di Jakarta pada Sabtu (19/10/2013), misalnya, mengatakan kartel dan jalan pintas berupa impor komoditas adalah satu sisi mata uang.
”Pemerintah cenderung berpikir pendek, yaitu mengandalkan impor pada saat terjadi kelangkaan dan naiknya harga komoditas pangan. Saat itulah kartel pangan oleh segelintir importir terjadi,” kata Sekretaris Jenderal Agribisnis Club Tony J Kristianto. Dia pun berpendapat petani selayaknya mendapat subsidi di sisi hilir, yaitu pada pengolahan pascapanen dan stabilisasi harga dengan mengembalikan peran Bulog. Kompas
