SIDOARJO – Anggota Komisi XI DPR RI, Indah Kurniawati, berpesan kepada camat se-Kabupaten Sidoarjo untuk memberikan pendampingan kepada para kepala desa (kades) ihwal peningkatan literasi keuangan.

Pesan disampaikan legislator dari PDI Perjuangan tersebut saat menjadi narasumber dalam acara Focus Group Discussion (FGD) bertajuk Pembinaan dan Pengawasan Akuntabilitas dan Pembangunan Desa di Kabupaten Sidoarjo yang diselenggarakan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). FGD dilaksanakan di kantor pemerintah Kabupaten Sidoarjo, Jumat (17/3/2023).

“Karena kurangnya literasi atau pengetahuan, maka banyak anggaran yang tidak digunakan. Atau, digunakan tapi tidak tepat sasaran. Maka kita punya kewajiban untuk memberikan pemahaman atau literasi kepada kepala desa. Tentu saja dengan kapasitas kita masing-masing,” pesan Indah.

Anggota DPR RI dari daerah pemilihan Surabaya dan Sidoarjo ini menyatakan dirinya getol dalam memberikan literasi keuangan kepada semua pihak, terutama para Kepala Desa. Disamping juga mendorong kemajuan yang ada di desa terutama dalam bidang perekonomian.

“Sesuai dengan bidang serta ruang lingkup kerja saya di Komisi XI DPR RI, bidang perencanaan pembangunan, keuangan, dan perbankan,” tandas Indah.

“Semakin tinggi tingkat literasi keuangan suatu bangsa, sangat korelatif dengan kesejahteraan bangsa,” imbuhnya.

Keseriusan Indah Kurnia mendorong peningkatan literasi keuangan untuk para kepala desa, juga ia sampaikan dalam pertemuan dengan puluhan kepala desa beberapa waktu lalu. Topik diperbincangkan pada saat itu mengenai potensi perekonomian desa untuk mengatasi inflasi.

Baca juga:Indah Kurnia Ajak Para Kades di Sidoarjo Maksimalkan Perannya dalam Pengendalian Inflasi Pangan

Hadir dalam kesempatan tersebut yakni Sekda Kabupaten Sidoarjo, Andjar Surjadianto; Asisten Pemerintahan dan Kesra, Mohammad Ainur Rahman; Probo Agus Sunarno dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, serta Evi Wahyu Harini dari pihak Inspektorat.

Dua pejabat BPKP juga turut hadir sebagai narasumber pada acara tersebut yaitu Akhmad Basori dan Teguh Harjanto.

Dalam sambutannya, Andjar Surjadianto menyampaikan bahwa secara umum pihaknya sudah melakukan pembinaan kepada kepala desa, dengan metode yang bervariasi.

“Secara teknis pengetahuan akuntansi dari para kepala desa itu kan tidak sebagus akuntan yang sebenarnya, maka para camat juga jangan hanya memberikan kulit-kulitnya saja,” ungkap Andjar.

Ia mengakui bahwa masih banyak kepala desa yang masih belum memahami dengan benar mekanisme pengelolaan keuangan desa terutama dalam hal administrasi. Salah satu yang menjadi sorotan adalah memasukkan hasil pengelolaan Tanah Kas Desa (TKD) ke rekening desa.

“Sewa TKD ini tidak semua desa memasukkannya ke rekening desa, ini yang harus kita luruskan. Kalau ini terjadi secara massif, ini bisa jadi temuan,” kata Andjar.

Hal lain yang ia singgung adalah mengenai mekanisme pembelanjaan dengan pembayaran secara non tunai yang masih belum berjalan maksimal. Mekanisme non tunai tidak maksimal.

“Pencatatan transaksi tidak tertib. Masih saja terjadi kelebihan belanja material dan upah kerja. Hal ini terjadi karena SPI (Sistem Pengawasan Internal) tidak berjalan,” keluhnya.

Sementara itu, Akhmad Bashori dalam paparannya menyampaikan beberapa harapan mengenai pengelolaan keuangan desa ke depan. Diantarnya, pertama, terwujudnya sinergi dan kolaborasi pembinaan pemberdayaan dan pengawasan di Daerah.

Kedua, adanya kebijakan desa berbasis data. Ketiga, meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pembangunan desa. Keempat, meningkatnya daya dukung desa dalam pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan nasional. (hs)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS