oleh

Idham: Risma Tak Boleh Menolak

-Berita Terkini, Kronik-22 kali dibaca

pdip-jatim-idham-samawiJAKARTA – Ketua Bidang Ideologi dan Kaderisasi DPP PDI Perjuangan Idham Samawi menegaskan, jika PDIP nantinya mengusung Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini untuk maju di Pilkada DKI Jakarta 2017, dia tak boleh menolak.

Seluruh kader partai, tandas Idham, harus menjalani keputusan yang telah ditetapkan DPP PDIP. “Seandainya partai memutuskan Bu Risma harus maju, sebagai kader, dia (Risma) harus tegak lurus,” kata Idham di kantor DPP PDI Perjuangan Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (16/6/2016) malam.

Soal pernyataan Risma beberapa waktu lalu yang mengatakan tidak akan maju di Pilkada DKI Jakarta dan memilih untuk tetap memimpin Surabaya, Idham menilai penolakan tersebut sebagai pernyataan pribadi.

Namun, jelas dia, sesuai mekanisme partai, kader yang telah ditunjuk harus melaksanakan amanah partai.

“Ya, mungkin secara pribadi menolak, itu hak beliau. Tetapi ketika itu menjadi penugasan, harus. Bu Risma, Pak Djarot (Djarot Syaiful Hidayat), siapa saja kader PDIP harus tegak lurus,” tandas Idham.

Dia menambahkan, setiap kader PDI Perjuangan harus melaksanakan tugas berdasarkan ideologi partai. Sebab, sesuai hasil kongres di Bali, salah satunya menegaskan kembali PDIP sebagai partai ideologi.

Sementara itu, Wakil Ketua Badan Pemenangan Pemilu PDIP DKI Gembong Warsono mengatakan, antara Risma dengan Djarot keduanya berpeluang dicalonkan.

“Kan dua-duanya kader partai, dua-duanya bisa dimunculkan dan ditugaskan. Ya ini kan bisa peluangnya ada. Kalau penugasan kan hak prerogatif Bu Ketum apakah mereka berdua yang diberi tugas, atau salah satu, atau bagaimana, itu nanti Bu Ketum yang menugaskan,” kata Gembong.

Di Pilkada DKI, PDIP bisa mengusung sendiri cagub-cawagub karena memiliki 28 kursi di DPRD. Djarot sudah mengikuti tes dalam penjaringan cagub di PDIP, sehingga bisa maju sebagai bakal calon.

Risma pun, sebut Gembong, sudah pernah melakukan fit and proper test sebelum menjadi Wali Kota Surabaya, sehingga dia tidak perlu lagi mengikuti tes. Hal itu karena database uji kelayakan itu masih tersimpan.

Hasil fit and proper test, ungkapnya, sudah disampaikan ke DPP, dan DPP pun sudah mengerucutkan nama. “Jika nanti ada nama di luar dari yang mendaftar kemarin, itu mendapat penugasan,” ujarnya. (goek)