SURABAYA – Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Surabaya Whisnu Sakti Buana dan pimpinan partai politik lainnya melontarkan wacana pemilu kepala daerah (pilkada) melalui mekanisme musyawarah mufakat. Wacana ini digagas petinggi partai sebagai antisipasi jika nantinya hanya ada satu pasangan calon dalam Pilkada Surabaya 2015.

Gagasan pilkada secara musyawarah mufakat disampaikan Whisnu usai bertemu dengan sejumlah pimpinan parpol di rumah kediaman Wakil Wali Kota Surabaya, Selasa (16/6/2015). Meski demikian, jelas Whisnu, jalur musyawarah mufakat tersebut baru sebatas ide.

Menurut dia, soal gagasan itu keputusannya dikembalikan kepada masing-masing partai politik. “Semua partai mengapresiasi, dan nanti akan membawa hasil pertemuan ini ke dewan pimpinan pusat (DPP) masing-masing partai,” kata Whisnu kepada wartawan usai pertemuan.

Baca juga: Jelang Pilkada Surabaya, PDI Perjuangan Buka Komunikasi dengan Semua Parpol

Seperti diketahui, KPU Kota Surabaya sudah menutup pendaftaran bakal calon wali kota dan wakil wali kota jalur independen pada Senin lalu. Sampai masa pendaftaran ditutup, tidak ada satu pun pendaftar jalur independen.

PDI Perjuangan sendiri, sebagai disampaikan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, hampir pasti akan mengusung pasangan Tri Rismaharini-Whisnu Sakti Buana. Majunya pasangan incumbent ini dinilai menutup kans kandidat lain untuk bisa memenangkan Pilkada Surabaya.

Whisnu menambahkan, ide musyawarah mufakat dalam pilkada Surabaya bukan berarti partai lain takut bersaing dengan jago PDI Perjuangan, atau PDI Perjuangan lebih baik dari lainnya. Pilihan tersebut, menurut dia, merupakan kesempatan bagi partai politik menunjukkan supremasinya, tonggaknya demokrasi adalah partai politik.

“Ini bukan urusan partai lain takut, atau PDI Perjuangan lebih baik. Setelah tidak ada calon independen, pemilihan wali kota Surabaya dan wakilnya bergantung pada parpol,” terang alumnus ITS Surabaya tersebut.

Jika partai politik sepakat, imbuhnya, bisa disimpulkan warga Surabaya juga sepakat. Kesepakatan tersebut menurutnya tidak bisa dilarang, bahkan bisa menjadi contoh penerapan demokrasi Pancasila yang mengedepankan musyawarah mufakat.

Pun apabila musyawarah mufakat bisa dilaksanakan, pemerintah daerah bisa menghemat anggaran sekitar Rp 89 miliar. “Kita bisa hemat Rp 89 miliar dan itu bisa dibagikan ke masyarakat Surabaya untuk program pembangunan yang bermanfaat dan bisa dirasakan masyarakat,” katanya.

Dia membenarkan adanya peraturan harus ada minimal dua pasang dalam pilkada. “Tapi kalau tidak ada, kenapa harus dipaksakan. Demokrasi Pancasila itu kan bisa musyawarah mufakat,” ujar Whisnu.

Secara teknis, menurut Whisnu, perundangan harus mengakomodasi kondisi politik seperti yang dihadapi di Surabaya saat ini. Seandainya seluruh DPP sepakat, bukan tidak mungkin mengajukan judicial review atas UU Pemilu.

Dia menjelaskan, gagasan musyawarah mufakat lebih baik daripada harus memaksakan ada pemilihan, misalnya dengan membuat kandidat boneka. “Itu jangan dibiasakan-lah. Kita ingin mewujudkan demokrasi malah guyonan,” ujar pria yang juga Wakil Wali Kota Surabaya itu.

Partai politik yang hadir dalam pertemuan di rumah dinas wakil wali kota, di antaranya Partai Gerindra, PKS, Partai Demokrat, PKB, PAN, Partai Nasdem, Hanura, serta Partai golkar. Beberapa Partai tersebut merupakan partai politik yang memiliki perwakilan di DPRD Surabaya. (goek/*)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS