oleh

Hasto: Kebijakan Rangkap Jabatan Bagian dari Konsolidasi Politik

JAKARTA – Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan, pihaknya tidak memasalahkan jika ada menteri di Kabinet Kerja merangkap jabatan di kepengurusan partai politik.

Dia berpendapat, kebijakan tersebut merupakan bagian dari upaya Presiden Joko Widodo dalam mengonsolidasikan kekuatan politik pemerintah agar lebih baik.

Menurut Hasto, pemerintah telah berhasil mengatasi tantangan perekonomian dengan lebih baik. Sehingga diperlukan upaya untuk mengonsolidasikan kekuatan di kabinet dan politik di parlemen.

“Sekiranya beliau memberikan ruang bagi menteri yang rangkap jabatan untuk menjabat kembali, itu hal yang positif di tahun-tahun politik ini,” kata Hasto, di sela-sela acara peringatan HUT ke-71 Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri di TIM, Cikini, Jakarta Pusat, kemarin.

Pihaknya akan mendukung Presiden Jokowi terkait kebijakan diperbolehkannya para menteri rangkap jabatan di partai politik.

Selain itu, lanjut Hasto, PDIP tidak mempersoalkan kebijakan rangkap jabatan para menteri di Kabinet Kerja. Akan tetapi, hal itu diharapkan tidak mengganggu kinerja pemerintahan.

“Tidak masalah rangkap jabatan itu selama mendukung efektivitas kerja dari Presiden,” ucapnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo melunak soal larangan menteri rangkap jabatan di partai politik.

Pada awal pemerintahannya, Jokowi menegaskan bahwa para menteri di kabinetnya tidak boleh rangkap jabatan agar fokus bekerja.

Sekarang, presiden mengizinkan para menterinya rangkap jabatan. Dua menteri yang rangkap jabatan yaitu Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto yang juga Ketua Umum Partai Golkar dan Menteri Sosial Idrus Marham yang duduk di kepengurusan Golkar sebagai Koordinator Bidang Hubungan Eksekutif-Legislatif. (goek)

rekening gotong royong