MALANG – Wakil Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menilai kampanye hitam sebagai cara lama, sebagaimana yang dialami Jokowi-Ahok saat Pemilih Gubernur DKI Jakarta. Salah satunya, peredaran tabloid Obor Rakyat yang menjelekkan Jokowi agar elektabilitasnya sebagai calon presiden anjlok.
“Serangannya sama dengan saat Pilgub DKI Jakarta. Tidak ada kreativitas,” kata Hasto kepada wartawan di Hotel Tugu, Kota Malang, Senin (16/6/2014) malam.
Menurut Hasto, gaya kepemimpinan Jokowi yang membumi, sederhana dan mengerti kebutuhan rakyat menjadi senjata utama untuk memenangkan Pemilihan Umum Presiden 9 Juli mendatang.
Sementara, politisi PDI Perjuangan Pramono Anung mengatakan, tim pemenangan Jokowi-Jusuf Kalla bakal menghadirkan dua saksi di setiap tempat pemungutan suara (TPS) saat coblosan pilpres 9 Juli depan. Satu saksi akan bertugas di dalam TPS, dan seorang saksi mengawasi di luar TPS.
Penyiapan dua saksi itu, jelas Pramono Anung, untuk mengamankan suara yang diperoleh pasangan yang didukung lima partai tersebut. “Mencegah kecurangan. Instruksi ini sesuai pengalaman pemilihan legislatif lalu,” kata mantan Sekjen DPP PDI Perjuangan itu.
Saksi juga bertugas mengirim foto formulir C1 hasil rekapitulasi di TPS. Selain itu, data IT rekapitulasi juga dikawal hingga ke pusat. “Kita lacak, jangan sampai ada kecurangan,” tegasnya.
Pria yang sekarang menjabat Wakil Ketua DPR RI ini mengecam segala bentuk praktik anti demokrasi seperti politik uang, kampanye hitam dan memata-matai atau operasi intelijen tim lawan. Menurut Pramono Anung, rakyat telah cerdas dan mengetahui calon pemimpin yang mengerti dan akan memperjuangkan hak rakyat. (pri)
