SURABAYA – Momentum Hari Pendidikan Nasional 2025 dimaknai berbeda oleh Sekretaris Komisi D DPRD Surabaya, Arjuna Rizki Dwi Krisnayana. Menurutnya momentum ini harus menjadi pelecut bagi Pemkot Surabaya.

Ada beberapa hal krusial yang perlu perhatian khusus. Salah satunya, kata Arjuna, soal pemerataan pendidikan. Seperti diketahui saat ini Surabaya memiliki 284 SD negeri dan 117 swasta, serta 63 SMP negeri dan 255 sekolah swasta.

Jumlah ini, dinilai belum maksimal merangkul seluruh wilayah di Kota Pahlawan. Ada beberapa kecamatan yang bahkan belum memiliki sekolah negeri. Sedangkan ketika akan bersekolah di sekolah swasta, masyarakat terbentur persoalan ekonomi.

“Memang banyak yang saya lihat kesusahan untuk mendpaat akses pendidikan terutama di sma karena sistem zonasi yang saya lihat harus diperluas lagi,” ujarnya, Jumat (2/5/2025).

Ia pun mengapresiasi rencana pemkot yang akan membangun 5 SMP negeri baru di tahun 2025. Namun, perlu diperhatikan kesiapannya. Bagaimana kualitas sekolah, jumlah tenaga didik, hingga jarak antarsekolah negeri dan swasta. Jangan sampai ada kesenjangan yang menyebabkan beberapa sekolah kekurangan murid.

“Di dapil saya itu juga banyak yang kesusahan, wilayah Kecamatan Wonokromo, Sawahan, Gayungan, Jambangan, Sukomanunggal. Itu padat penduduk, sekolah masih terbatas dan banyak swasta yang kosong,” tuturnya.

Selanjutnya, Arjuni juga menyoroti fasililitas dan kualitas sekolah. Dari pantauannya selama di Dapil, masih ada kesenjangan fasilitas dan kualitas pembelajaran antarsekolah negeri dan swasta disana.

Untuk itu, ia berharap ada pemerataan pendidikan di sana, agar di manapun wilayahnya, anak-anak Surabaya tetap bisa mendapat pendidikan yang layak.

“Semoga pendidikan merata dari akses hingga fasilitas juga bisa terpenuhi dari hulu sampai hilir,” tandas politisi PDI Perjuangan itu. (nia/set)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS