JAKARTA — PDI Perjuangan menandatangani komitmen keterbukaan informasi publik peserta pemilu. Hal ini merupakan upaya menghadirkan politik pada watak sejatinya yang membangun peradaban.

Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan, komitmen terhadap keterbukaan informasi bukan sekadar tekad.

Adanya keterbukaan informasi ini merupakan upaya untuk mewujudkan kultur organisasi partai agar semakin memiliki  tanggung jawab tidak hanya bagi anggota dan konstituen Partai, namun juga bagi bangsa dan negara dimana dedikasi kepartaian difokuskan.

Sebab, jelas Hasto, fungsi utama Partai di dalam rekrutmen anggota, pendidikan politik, kaderisasi kepemimpinan, komunikasi politik, dan agregasi kepentingan politik rakyat menjadi kebijakan politik partai dan pemerintahan negara, memerlukan akuntabilitas di dalam penyelenggaraannya.

“Semangat keterbukaan yang melekat dengan akuntabilitas Parpol inilah yang menjadi fokus PDI Perjuangan,” kata Hasto dalam acara Peringatan Hari Keterbukaan Informasi Nasional-Deklarasi Keterbukaan Informasi Peserta Pemilu 2019 yang diselenggarakan Komisi Informasi Pusat (KIP) RI, di Wisma Antara, Jakarta, Selasa (22/5/2018).

Hadir dalam acara itu perwakilan dari partai politik peserta pemilu, KIP, dan Komisi informasi Provinsi dan Kabupatem/Kota.

PDI Perjuangan, tambah Hasto, juga terus menyempurnakan sistem manajemen kepartaian, sistem sekolah Partai. “Dan untuk itu, kami sudah memiliki sertifikasi mutu melalui ISO 9001:2015,” ungkapnya.

Dalam hal keuangan Partai, pihaknya telah mengembangkan basis iuran anggota pada tanggal 20 Oktober 2015. Iuran anggota ini, sebutnya, sangat penting karena Partai pun harus berdaulat secara politik dan berdikari di dalam mengelola keuangan Partai.

Pun pendidikan politik dan kaderisasi kepemimpinan Partai, terus dikembangkan, yang diawali dengan psikotest untuk melihat aspek kepribadian, kepemimpinan, kemampuan menyelesaikan masalah rakyat, loyalitas pada ideologi, dan daya juang.

Sekolah partai yang mendidik struktural partai, calon anggota legislatif, calon kepala daerah, dan sekolah ekonomi kerakyatan tersebut, jelas Hasto, merupakan infrastruktur Partai untuk memperkuat watak dan jati diri Partai yang kokoh berdiri di atas prinsip ketuhanan, kemanusiaan, kebangsaan, musyawarah, dan keadilan sosial.

“Keseluruhan tanggung jawab politik PDI Perjuangan tersebut dilakukan sebagai tanggung jawab sebagai Partai Ideologi berdasarkan Pancasila,” pungkas Hasto. (goek)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS