BLITAR – Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Blitar, Nugroho Bayu Laksono, menegaskan pentingnya konsolidasi pemerintahan daerah dalam menghadapi momentum Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru).

Hal itu dia sampaikan usai mengikuti Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) yang digelar Kementerian Dalam Negeri secara virtual, Kamis (11/12/2025), dari Lantai 1 Kantor Bupati Blitar.

Rakor yang dipimpin Mendagri tersebut diikuti para gubernur, bupati/wali kota, serta perangkat daerah yang menangani pemerintahan umum, perhubungan, pariwisata, pemadam kebakaran hingga PUPR. Agenda berfokus pada pengamanan Nataru serta mitigasi potensi bencana hidrometeorologi.

Sebagai pimpinan komisi yang membidangi pemerintahan dan ketertiban umum, Nugroho menekankan perlunya langkah-langkah yang lebih disiplin dan terukur. Dia menilai daerah tidak boleh hanya bersifat menunggu instruksi pusat, tetapi harus menunjukkan kesiapan nyata.

“Kesiapsiagaan daerah itu bukan sekadar formalitas laporan. Kita harus memastikan seluruh elemen bergerak, dari pengamanan jalur transportasi sampai pelayanan publik. Ini soal keselamatan masyarakat, bukan sekadar rutinitas tahunan,” tegas Nugroho.

Dia menambahkan, pengawasan legislatif akan diperkuat untuk memastikan setiap OPD menjalankan kewajiban secara konsisten.

“Komisi I tidak akan tinggal diam. Kami akan mengawal proses ini dari awal hingga selesai. Daerah harus menunjukkan kapasitasnya, bukan hanya mengikuti pola lama yang pasif,” ujarnya.

Dalam Rakornas, pemerintah pusat juga minta daerah mengantisipasi pusat keramaian, memastikan kesiapan SAR, dan memetakan titik risiko banjir serta longsor.

Nugroho menilai instruksi tersebut harus diterjemahkan menjadi langkah operasional yang jelas di tingkat kabupaten.

“Kami mendukung penuh arahan pemerintah pusat, tetapi implementasinya di daerah harus cepat, terkoordinasi, dan tanpa tumpang tindih. Ini yang akan terus kami dorong,” katanya.

Politisi PDI Perjuangan ini pun menegaskan bahwa DPRD Kabupaten Blitar siap mengawal stabilitas pemerintahan dan keamanan publik sepanjang periode Nataru. (arif/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS