NGAWI – Anggota DPR RI H Sirmadji Tj mengatakan, ada persoalan mendasar dalam persoalan korupsi di negara kita. Dia menyatakan, penolakan terhadap korupsi memang cenderung meningkat, namun hal itu tidak diikuti dengan angka perilaku korupsi yang menurun.

“Masyarakat kita menolak korupsi, tapi dalam perilakunya masih korup,” kata Sirmadji, saat memberikan materi dalam sosialisasi empat pilar kebangsaan di depan seratusan guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) se-Kabupaten Ngawi di Hotel Sukowati, Jumat (26/2/2015).

“Jadi, pasti ada metode yang salah dalam memahamkan tentang apa dan bagaimana itu korupsi. Nah, ini menjadi tantangan bagi para guru terutama guru PPKn. Kita kerap tanpa sadar memberi contoh korup pada anak,” ujar mantan Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur ini.

Menurut dia, posisi guru PPKn sangat strategis dalam membentengi dan membekali generasi muda dengan nilai-nilai kebangsaan. Korupsi, sebutnya, tidak hanya soal uang, tapi juga mental dan disiplin kerja.

“Jika anak-anak muda bisa dibekali dengan pemahaman kebangsaan yang benar sesuai dengan Pancasila, maka mereka bukan hanya akan mampu memahami sikap anti korupsi, tapi juga menjalankan perilaku anti korupsi,” tuturnya.

Dia mencontohkan, jika ada kepala daerah yang memiliki pemahaman Pancasila dengan baik, maka pejabat tersebut tidak akan melakukan atau membuat kebijakan yang sifatnya diskriminatif.

“Banyak perda yang cenderung mengebiri hak minoritas dan mengabaikan prinsip Bhineka Tunggal Ika. Ini karena pemahaman Pancasila bupatinya tidak tuntas. Maka tugas guru PPKn menjadi semakin vital di sini. Guru punya Pekerjaan Rumah melahirkan calon pemimpin dengan pemahaman Pancasila yang tuntas,” tegas dia.

Nampak hadir pula dalam acara ini, anggota Fraksi PDIP DPRD Ngawi Sri Saloko, dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ngawi Drs Abimanyu M.Si yang membuka acara. (sa)