BLITAR – Persoalan yang dihadapi gerakan koperasi di Kabupaten Blitar mulai dipetakan untuk dicarikan solusi melalui jalur kebijakan. Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur, Guntur Wahono, menyerap langsung aspirasi para pelaku koperasi, mulai dari persoalan regulasi, peningkatan kompetensi sumber daya manusia (SDM), hingga konsolidasi keanggotaan.

Aspirasi tersebut dihimpun dalam forum bersama Dewan Koperasi Indonesia Daerah (Dekopinda) Kabupaten Blitar di Grand Mansion Hotel, Kecamatan Kanigoro, Rabu (30/9/2026).

Kegiatan Guntur yang memasuki hari keenam di wilayah bagian timur Kabupaten Blitar itu dihadiri perwakilan Dekopinda Kabupaten Blitar. Hadir sebagai narasumber Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Blitar Sri Wahyuni serta Ketua Dekopinwil Jawa Timur Slamet Sutanto.

Bagi Guntur, forum tersebut penting karena persoalan yang disampaikan berasal langsung dari pelaku gerakan koperasi. Berbagai masukan itu selanjutnya akan dipetakan berdasarkan jenis persoalan dan kewenangan, sehingga dapat ditentukan jalur komunikasi serta tindak lanjutnya.

“Masukan dari teman-teman gerakan koperasi ini menjadi bagian penting untuk melihat persoalan secara langsung di lapangan. Aspirasi tersebut akan kami petakan sesuai persoalan dan kewenangannya, kemudian kami komunikasikan lebih lanjut,” kata Guntur.

Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Blitar itu mengatakan, pemetaan diperlukan agar setiap persoalan memiliki jalur penyelesaian yang jelas. Sebab, tidak seluruh kebutuhan gerakan koperasi berada pada satu tingkatan pemerintahan.

Sebagian persoalan berkaitan dengan kebijakan dan regulasi pemerintah daerah, sementara lainnya membutuhkan komunikasi pada tingkat pemerintahan yang lebih tinggi.

Salah satu persoalan yang mengemuka dalam forum tersebut adalah peningkatan kualitas SDM koperasi. Kebutuhan itu antara lain berkaitan dengan pelatihan dan sertifikasi kompetensi bagi pengurus maupun pengawas koperasi.

Ketua Dekopinda Kabupaten Blitar Zaenal Arifin mengatakan, kegiatan yang difasilitasi Guntur menjadi ruang penting bagi insan koperasi untuk mendapatkan informasi sekaligus menyampaikan berbagai persoalan yang dihadapi di lapangan.

“Informasi terutama terkait regulasi dan perubahan regulasi sangat diperlukan oleh insan koperasi di Kabupaten Blitar. Karena itu, kegiatan seperti ini sangat membantu gerakan koperasi,” ujarnya.

Menurut Zaenal, peningkatan mutu SDM tidak bisa dipisahkan dari perkembangan regulasi koperasi. Berdasarkan data yang disampaikan dalam forum, jumlah pengurus dan pengawas koperasi yang telah mengikuti sertifikasi kompetensi masih belum mencapai 50 persen.

Kondisi tersebut menjadi perhatian Dekopinda Kabupaten Blitar. Untuk itu, pendataan dan konsolidasi keanggotaan terus diperkuat agar kebutuhan masing-masing koperasi dapat diketahui secara lebih jelas.

Dengan data yang lebih tertata, fasilitasi program juga diharapkan bisa diberikan secara lebih tepat sesuai kebutuhan masing-masing koperasi.

“Kami dari Dekopinda secara aktif melakukan pendataan dan konsolidasi keanggotaan agar nantinya gerakan koperasi bisa mendapatkan fasilitas kegiatan yang sudah diagendakan,” kata Zaenal.

Konsolidasi tersebut sekaligus diarahkan untuk memperkuat pemahaman koperasi mengenai keberadaan dan fungsi Dekopinda sebagai wadah gerakan koperasi di daerah.

Zaenal berharap sinergi antara gerakan koperasi dengan pemerintah daerah, Dinas Koperasi, maupun DPRD Jawa Timur terus diperkuat. Terutama dalam menghadapi dinamika perubahan regulasi sekaligus meningkatkan kapasitas SDM koperasi.

Bagi Guntur, berbagai masukan tersebut menjadi bahan penting untuk memastikan persoalan yang dihadapi koperasi tidak berhenti sebatas forum diskusi. Aspirasi dari lapangan akan menjadi bahan komunikasi kebijakan sesuai kewenangan masing-masing. (arif/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS