Gempa Bantul, Puan Dorong Prioritaskan Perbaikan Fasilitas Pendidikan yang Terdampak

Loading

BANTUL – Ketua DPR RI Puan Maharani menekankan pentingnya upaya pemulihan dan rekonstruksi pasca gempa di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Dia minta agar perbaikan infrastruktur rusak akibat gempa yang berpusat di Kabupaten Bantul itu tidak berkepanjangan.

“Pemerintah daerah perlu membentuk tim khusus untuk mengkoordinasikan dan mempercepat proses perbaikan infrastruktur pasca gempa. Sehingga, kegiatan masyarakat bisa berlangsung normal kembali,” ucap Puan dalam keterangan tertulisnya kepada media, Senin (3/7/2023).

Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DIY, diketahui ada satu orang yang meninggal dunia akibat gempa.

Sejumlah warga mengalami luka-luka. Puan meminta Pemerintah memberi penanganan yang serius untuk korban.

“Saya mengucapkan belasungkawa untuk korban gempa yang meninggal dunia serta keprihatinan mendalam bagi korban-korban luka akibat gempa. Pemerintah harus memastikan merawat korban sampai sembuh,” tuturnya.

Dari laporan BPBD DIY, bangunan yang rusak ringan akibat gempa di Yogyakarta jumlahnya mencapai 102 unit. Sedangkan yang rusak sedang ada 4 unit.

Sementara itu di wilayah Gunung Kidul, total ada 58 unit rumah mengalami rusak ringan, di Bantul 31 unit rumah, Kulon Progo 16 unit rumah dan Sleman 1 unit rumah. Sejumlah fasilitas umum mulai dari gedung perkantoran, tempat ibadah, fasilitas usaha, fasilitas pendidikan hingga kesehatan juga terdampak gempa.

Gempa berkekuatan magnitudo 6,4 yang terjadi akhir pekan lalu itu pun tidak hanya dirasakan warga DIY, tapi juga warga Jawa Tengah dan Jawa Timur. Berdasarkan informasi, ada 102 unit rumah di Jawa Tengah yang mengalami kerusakan dengan rincian 88 unit rumah rusak ringan, 13 unit rumah rusak sedang dan 1 unit rumah rusak berat.

Tak hanya di DIY dan Jawa Tengah, gempa Bantul juga mengakibatkan sejumlah rumah dan bangunan fasilitas umum di Jawa Timur rusak, seperi di Kabupaten Pacitan. Sejumlah warga juga masih ada yang mengungsi akibat rumahnya rusak, maupun karena trauma dan takut dengan adanya gempa susulan.

“Pemerintah harus memastikan adanya program perbaikan yang efektif dan tepat sasaran, serta memastikan agar dana bantuan tersedia untuk memulihkan daerah yang terdampak,” jelas Puan.

“Rehabilitasi untuk rumah dan fasilitas umum yang rusak harus dipastikan memenuhi standar bangunan tahan gempa mengingat daerah DIY, Jawa Tengah, dan Jawa Timur merupakan wilayah rawan gempa,” sambung Ketua DPP PDI Perjuangan tersebut.

Puan pun meminta perhatian pemerintah untuk para korban yang mengungsi. Dia mengatakan, pemerintah harus memastikan tersedianya tenda pengungsian yang layak dan aman, serta dengan fasilitas sanitasi yang memadai.

“Korban yang terpaksa mengungsi di tenda karena rumahnya rusak harus menghadapi kondisi hidup yang sulit di tengah keadaan yang tidak stabil. Bantuan makanan, air bersih, dan pelayanan kesehatan harus terus diberikan kepada para pengungsi,” papar Puan.

“Tempat pengungsian juga harus nyaman dan ramah anak maupun lansia dan ibu hamil/menyusui. Semua kebutuhan masyarakat terdampak gempa harus bisa dipenuhi sebaik mungkin,” sambungnya.

Puan juga menekankan perlunya perbaikan segera terhadap fasilitas pendidikan yang terdampak gempa. Apalagi sebentar lagi sekolah memasuki tahun ajaran baru sehingga perbaikan fasilitas pendidikan yang rusak harus menjadi prioritas agar tidak mengganggu proses belajar mengajar.

“Rehabilitasi sekolah yang rusak akibat bencana harus menjadi prioritas karena keberlangsungan pendidikan merupakan amanat undang-undang untuk mencerdaskan kehidupan bangsa secara berkeadilan, dalam hal ini termasuk pendidikan di daerah bencana,” terang Puan.

Apabila perbaikan fasilitas pendidikan belum selesai saat sekolah sudah memulai tahun ajaran baru, mantan Menko PMK ini minta pemerintah menyiapkan tempat pengganti yang layak. Dengan begitu, kata Puan, murid tetap bisa belajar dengan nyaman.

“Tidak mungkin aktivitas belajar mengajar ditunda untuk jangka waktu yang tidak pasti, kan ada target waktu ujian dan penyelesaian kurikulum. Jangan juga mereka jadi belajar di lokasi yang ala kadarnya dan tidak nyaman,” sebutnya.

Akibat gempa Bantul ini, beberapa fasilitas pendidikan yang rusak berat setidaknya ada 1 SMP dan 2 SMK di Kabupaten Wonogiri. Gempa Bantul juga menyebabkan 2 bangunan sekolah di Pacitan rusak.

Puan mengingatkan, Pendidikan merupakan pondasi membangun masa depan bangsa, dan telah diamanatkan UUD 1945 untuk terus perjuangkan.

Oleh sebab itu, ia mendorong seluruh stakeholder untuk mendukungnya dengan berupaya menciptakan suasana pembelajaran yang kondusif dan mendukung, sekalipun di wilayah bencana.

“Jangan sampai anak-anak kita semakin kesulitan menanggung beban dampak bencana. Hak mereka terhadap pendidikan harus dapat diberikan secara optimal. Termasuk dengan menyiapkan kebutuhan belajar murid yang rumahnya rusak akibat gempa,” ucap Puan.

Di sisi lain, DPR juga mendorong pemerintah daerah agar turun tangan memberikan bantuan kepada keluarga yang terdampak gempa bumi. Puan mengingatkan pentingnya cepat tanggap bencana terhadap masyarakat, khususnya yang tinggal di tenda-tenda pengungsian.

“Pemerintah daerah harus segera mengambil tindakan untuk membantu mereka yang terdampak dan memastikan kebutuhan dasar mereka terpenuhi,” tegas cucu Bung Karno tersebut.

Sementara untuk korban gempa yang rumahnya mengalami kerusakan ringan, Puan minta pemerintah untuk tetap memantau agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Sebab ada beberapa rumah yang mengalami retak-retak akibat gempa.

“Pemerintah perlu memberikan bantuan medis dan evakuasi jika diperlukan, serta memastikan adanya akses ke air bersih, makanan, dan kebutuhan lainnya. Keselamatan warga harus jadi hal utama,” tutup Puan. (goek)