JEMBER – Kejadian unik terjadi di salah pusat perbelanjaan busana di Jember. Sebuah panggung diskusi menarik perhatian masyarakat yang datang berkunjung. Sebagian mereka tampak berdiri menyaksikan Hari Putri Lestari menyampaikan maksud dan tujuang kehadirannya.

Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Timur tampil memesona di atas panggung diskusi dalam rangka reses atau serap aspirasi ke III DPRD Provinsi Jatim tahun 2021. Jika biasanya kegiatan serap aspirasi diselenggarakan di gedung atau pelataran rumah warga, Hari Putri Lestari melakukan reses di pusat perbelanjaan busana, Jumat (05/11/2021).

Legislator yang akrab disapa HPL ini mengungkapkan, dipilihnya pusat perbelanjaan menjadi panggung diskusi untuk menyerap aspirasi dari masyarakat ini, karena dirinya ingin lebih dekat dengan konsituennya, terutama untuk kalangan ibu rumah tangga dan karyawan toko.

“Reses kali ini kita hadirkan konsep yang beda. Tempatnya di toko busana, karana kita ingin lebih dekat pada konsituen kita, khususnya kalangan perempuan dan karyawan, agar mereka bisa menyampaikan aspirasi,” kata Hari Puteri Lestari.

“Sebagian konstituen memang diundang di acara ini, tetapi saat kita hadir langsung itu menarik perhatian pengunjung lain, dan tanpa kita minta mereka secara spontan ikut nimbrung, menyimak diskusi, dan menyampaikan aspirasinya juga,” sambungnya.

Pada kesempatan itu, Wakabid Tenaga Kerja dan Jaminan Sosial DPD PDI Perjuangan Jatim ini mendapatkan banyak keluh kesah serta masukan dari masyarakat mulai dari persoalan BPJS, masalah bantuan sosial hingga soal infrastruktur perbaikan jalan hingga sistem drainase.

Soal Permasalahan bantuan sosial PKH atau jaminan sosial lainnya baik dari Pemerintah Pusat hingga daerah, HPL menjelaskan, salah satu masalah yang sering muncul adalah soal data kependudukan warga yang tidak lengkap sehingga ada warga yang seharusnya berhak mendapatkan bantuan, tetapi jadi tidak dapat karena tidak memiliki kelengkapan data diri.

“Persoalan ini memang menjadi masalah klasik yang membuat bantuan tidak turun. Mereka yang berhak mendapat bantuan, jadi tidak dapat, karena data diri KTP atau KK tidak lengkap. Dan itu yang coba kita terus evaluasi. Instansi terkait akan kita dorong untuk turun ke lapangan, mendata langsung warga yang berhak dapat bansos tersebut,” paparnya

Anggota Komisi E DPRD Jatim ini pun mengingatkan masyarakat untuk pro aktif mengecek kelengkapan data identitas ke dispenduk kota/kabupaten sebagai syarat mendapatkan bantuan. Sedangkan bagi masyarakat yang tidak mampu atau miskin yang belum mendapat bantuan dari pemerintah, karena tidak memiliki kelengkapan identitas, HPL menyarankan untuk mengajukan langsung ke balai desa /kelurahan dan dinas sosial.

HPL berjanji, berbagai keluhan dan aspirasi dari masyarakat tersebut, akan diperjuangkan melalui fraksi dan komisi, kemudian akan dikawal untuk ditindaklanjuti sesuai dengan instansi yang membidangi persoalan tersebut.

“Aspirasi-aspirasi dari masyarakat kami tampung dan pilah-pilah sesuai bidang, dilanjutkan ke dinas-dinas (OPD) terkait. Dan ada yang akan kami bawa ke fraksi dan komisi di DPRD Jatim untuk diperjuangkan,” jelasnya.

Sementara itu, pemilik dari toko busana yang ditempati HPL untuk menggelar reses, Adi Sutanto, mengatakan pihaknya merasa bangga dan senang dengan adanya kehadiran anggota DPRD Jatim yang mau menyapa dan mendengarkan keluhan dari masyarakat secara langsung di tempat usahanya.

“Ini baru pertama anggota DPRD Jatim yang menyapa langsung di toko atau swalayan. Sehingga kami harapkan, wakil rakyat tersebut dapat memperjuangkan para pelaku UMKM atau pengusaha ini agar dapat bantuan modal dari pemerintah, agar bisa bertahan di masa PPKM ini,” ungkapnya. (ryo/set)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS