BANYUWANGI – Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani meminta seluruh jajarannya untuk meningkatkan layanan kesehatan untuk warga kurang mampu. Selain itu, dia meminta seluruh jajarannya wajib merespons dan menangani masalah kesehatan dengan maksimal dalam empat jam setelah laporan masuk sesuai prosedur yang telah ditetapkan.

Bupati Ipuk menyampaikan hal tersebut dalam Rapat Koordinasi Kesehatan 2021 yang diikuti seluruh jajaran dinas kesehatan, organisasi tenaga kesehatan, rumah sakit, dan puskesmas di Banyuwangi, Selasa (7/12/2021).

“Kalau ada aduan segera selesaikan, terutama warga kurang mampu. Bantu dan tangani mereka. Terus turun ke lapangan, cek apabila ada warga yang belum mendapat penanganan kesehatan dengan baik. Jangan diabaikan. Ini harus menjadi perhatian seluruh tenaga kesehatan,” ujarnya.

Politisi PDI Perjuangan itu menjelaskan, pemanfaatan teknologi informasi untuk akselerasi layanan sudah menjadi keniscayaan. Sejauh ini, pihaknya sering kali menghadapi tantangan klasik ketika membicarakan tentang upaya peningkatan pelayanan kesehatan, yakni keterbatasan SDM.

“Sedangkan tugas semakin banyak, tentu saja ini kita terus carikan jalan keluar. Salah satunya dengan mengoptimalkan SDM yang ada,” tuturnya.

Menurut Bupati Ipuk, upaya pengoptimalan, di antaranya dengan mengubah pandangan tentang tata kelola SDM. Tidak hanya berpaku pada kuantitas SDM, namun juga lebih diarahkan dalam mengoptimalkan kualitas SDM-nya.

“Dan yang tak kalah penting adalah teknologi. Manfaatkan teknologi untuk meningkatkan pelayanan kepada warga, bikin efisien dan efektif layanan untuk mempermudah warga,” terangnya.

Bupati Ipuk menyebutkan, tentang satu data untuk layanan kesehatan. Yang mana program tersebut akan mengintegrasikan sistem pelayanan di puskesmas dengan rumah sakit.

“Kemarin sudah berdiskusi dengan Plt. Kadinkes akan segera dilakukan dalam waktu dekat. Sistemnya sedang di-develop bareng dinas kominfo,” paparnya.

Ipuk menekankan pentingnya penentuan skala prioritas dalam bekerja. Setidaknya ada empat hal yang harus dipenuhi oleh Dinas Kesehatan Banyuwangi, mulai dari pencapaian SDGs (sustainable development goals), SPM (standar pelayanan minimum), JKN (Jaminan Kesehatan Nasional), sampai sikronisasi program pusat dan daerah.

“Ini semua harus dipilah dan ditentukan skala prioritasnya sehingga kinerja kita dapat terukur secara maksimal dampaknya terhadap masyarakat,” ujarnya.

Selain itu, Ipuk meminta kepada para kepala puskesmas se-Banyuwangi kembali menggiatkan program mall orang sehat.

“Kita harus kembali memacu penerapan mall orang sehat. Kita ajak masyarakat, kita edukasi, agar mereka lebih mampu menjaga kesehatan. Pandemi mengajarkan kita agar senantiasa menjaga kesehatan,” paparnya. (set)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS