oleh

Fraksi PDIP Beri Catatan Khusus atas LKPj Gubernur Jatim

pdip-jatim-giyanto-dewan-jatimSURABAYA – Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jatim menerima rekomendasi Pansus Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur (LKPj) Akhir Tahun Anggaran 2015. Meski demikian, Fraksi PDI Perjuangan memberi catatan khusus dan penekanan tentang indikator kinerja utama (IKU) dan tentang kinerja SKPD.

“Setelah mencermati jawaban eksekutif, rangkaian pembahasan di pansus, beserta laporan rekomendasi pansus, Fraksi PDI Perjuangan dapat menerima. Tapi dengan catatan khusus dan penekanan pada hal-hal yang perlu ditindaklanjuti eksekutif,“ kata Giyanto, juru bicara Fraksi PDI Perjuangan pada rapat paripurna di Gedung DPRD Jatim, Jumat (29/4/2016).

Menurut Giyanto, ada beberapa hal yang menjadi catatan khusus dan penekanan tentang IKU tahun 2015. Yakni, pertumbuhan ekonomi, penanggulangan kemiskinan, pengangguran terbuka, pembangunan manusia dan gender, harus ditingkatkan.

Program yang langsung menyasar ke orang miskin seperti Jalin Matra, Jalinkesra, BOS/Bosda, Jamkesmas, Ponkedes, dan bedah RTLH, juga perlu diteruskan dan disempurnakan pelaksanaannya. “Penanggulangan kemiskinan menjadi perhatian penting PDI Perjuangan. Karena itu, harus ditingkatan pelaksanaannya,“ ujarnya.

Kinerja SKPD juga menjadi perhatian serius dari fraksi, mengingat SKPD adalah ujung tombak keberhasilan setiap pelaksanaan program yang telah dicanangkan eksekutif. “Dinas Pertanian perlu mendapat anggaran lebih besar, khususnya untuk masalah pupuk organik dan benih. Dinas Peternakan perlu meningkatkan pembinaan lebih intensif reproduksi pada ternak. Dinas Perikanan dan Kelautan mengembangkan budidaya lele sistem bioflok,“ paparnya.

Selain dinas tersebut, Giyanto juga meberi catatan khusus untuk Dinas`Pertanian untuk melakukan intensifikasi penggunaan teknologi pertanian, seperti teknologi penyangga rendeman tebu.

“Selain itu, Dinas`Pertanian, perlu mengembangkan rehabilitasi tanaman kakao, yang pada tahun 2015, jumlah produksinya hanya mencapai 82,2 persen dari target,“ tambah dia.

Untuk Dinas Pendidikan, pihaknya mengingatkan hal yang terkait dengan pengalihan penanganan jenjang pendidikan SMA/SMK dari kabupaten/kota ke provinsi. Fraksi PDIP, jelas Giyanto, merekomendasikan agar segera dilakukan persiapan kelembagaan UPTD, personel dan dana.

Dinas`Kesehatan, lanjutnya, agar bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota se-Jawa Timur untuk bersama-sama berupaya menekan jumlah balita gizi buruk.  PDI Perjuangan juga merekomendasikan agar diupayakan penambahan kamar rawat inap, khususnya di rumah sakit provinsi, mengingat masih banyak pasien BPJS Kesehatan yang sulit mendapatkan pelayanan rawat inap karena keterbatasan kamar.

Untuk Disnaker, fraksinya merekomendasikan agar menjalin kemitraan dengan perguruan tinggi, LSM, dan organisasi buruh untuk mengawasi ketenagakerjaan di perusahaan. Sedangkan catatan untuk Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Perhubungan  adalah pembangunan Jalan Lintas Selatan (JLS).

“Fraksi merekomendasikan agar tetap mengupayakan seoptimal mungkin pembebasan dan pembangunan JLS. Sampai saat ini, masih ada 255 km yang belum dibebaskan dan 310 km yang belum dibangun,“ ungkapnya.

Fraksi PDI Perjuangan juga memberikan catatan khusus untuk pembinaan BUMD yang diharapkan dapat meningkatkan PAD Jatim. Menurut Giyanto, Bank UMKM dan Bank Jatim agar tidak berorientasi pada peningkatan laba saja. Namun juga membantu UMKM dan petani, agar dapat meningkatkan kesejahteraan.

Politisi asal Pacitan ini mengngingatkan eksekutif dan seluruh masyarakat Jatim untuk berupaya semaksimal mungkin mewujudkan Indonesia adil dan makmur.

“Di dalam Indonesia Merdeka kita melatih pemuda kita agar supaya menjadi kuat, di dalam Indonesia Merdeka kita menyehatkan rakyat sebaik-baiknya. Inilah maksud saya dengan perkataan “jembatan”. Di seberang jembatan, jembatan emas inilah, baru kita leluasa menyusun masyarakat Indonesia merdeka yang gagah, kuat, sehat, kekal dan abadi,” kata Giyanto, mengutip ucapan Bung Karno. (guh)