MALANG – Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Malang, Fathur Rohman menekankan pentingnya peran aktif pemerintah desa dalam mekanisme pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Menurutnya, pembaharuan dan pengawalan DTKS menjadi penting untuk dikuasai perangkat-perangkat desa yang ada di Kabupaten Malang. Supaya keluarga-keluarga pra sejahtera bisa mendapatkan akses berbagai bantuan sosial dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
“Salah satu program kami, untuk menjelaskan proses validasi pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Kami berharap tidak hanya pihak desa, nantinya juga pendamping desa, pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) Ketua RW dan RT juga bisa menyampaikan program ini ke masyarakat, agar tidak ada salah konsepsi,” ungkap Fathur Rohman di kantor Kecamatan Kasembon, Jumat (26/11/2021).
Dia menjabarkan, program pemutakhiran data yang masuk ke dalam DTKS untuk bisa dimutakhirkan. Sehingga dia berharap penerima bantuan sosial di Kabupaten Malang bisa tepat sasaran.
Pasalnya, DTKS dijadikan sebagai dasar untuk mendistribusikan berbagai bantuan yang diperlukan masyarakat baik bantuan sosial, kesehatan, dan juga pendidikan.
Yang dalam praktiknya, menurut Rohman, masih ditemukan berbagai masalah di beberapa daerah terkait penyaluran bantuan, seperti adanya data ganda dan juga penerima bansos yang salah sasaran. Hal ini, sebutnya, berawal dari input DTKS yang keliru.
“Semisal ada masyarakat kita yang ingin mendapatkan bantuan dan memang benar-benar membutuhkan, maka semua pihak harus didorong agar bisa bekerja sama dengan baik. Baik di level desa, TKSK, pendamping PKH dan pendamping desa untuk bisa meneruskan kepada operator di Dinsos agar setiap bulan validasi bisa dilakukan,” ujar Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Malang tersebut.
Selain itu, DTSK ini juga penting untuk mendorong keluarga pra sejahtera untuk bisa menjadi keluarga sejahtera melalui berbagai program pemerintahan.
“DTSK ini penting untuk merealisasikan janji negara kepada rakyatnya. Bahwa negara hadir untuk memastikan keluarga pra sejahtera bisa menjadi sejahtera melalui berbagai program yang telah dicetuskan, baik dilevel pusat maupun daerah,” tegasnya.
Wakil Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Malang ini juga berharap, instansi terkait dalam hal ini Dinsos agar secara proaktif bekerjasama dengan pemerintah desa atau kelurahan. Hal ini untuk memastikan penyaluran bantuan yang berasal dari DTSK benar-benar tepat sasaran. (ace/pr)
