oleh

Eva: Soal Korban 65, Pemerintah Perlu Minta Maaf

pdip-jatim-eva-kusuma-sundari-01SURABAYA – Anggota DPR RI Eva Kusuma Sundari berpendapat, pemerintah perlu minta maaf kepada korban 65. Langkah ini perlu dilakukan karena merupakan cara paling soft dan tidak akan menimbulkan konflik lagi.

Menurutnya, jika negara tetap tersandera pada masa lalu, tidak akan pernah maju.

“Untuk korban 65, saya berharap itu berlangsung secara natural, seperti melalui dialog di masyarakat sipil,” ujar Eva usai memberikan Sosialisasi Empat Pilar (Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika) di Surabaya, Rabu (20/4/2016).

Eva menegaskan, paham komunis atau PKI sudah mati dan tidak perlu dimusuhi apalagi ditakutkan. Menurutnya, justru yang berbahaya di Indonesia adalah paham yang menolak Pancasila seperti khilafah.

“Mengapa komunis yang dimusuhi? Komunis itu khan ideologi bangkai, kenapa ditakutkan? Justru yang menjadi musuh adalah gerakan khilafah. Itu kok didiamkan saja,” imbuh anggota Komisi XI ini.

Seperti diketahui, sebelumnya Menkopolhukam Luhut Binsar Panjaitan dalam Simposium Nasional membahas Tragedi 1965 mengatakan pemerintah tidak akan minta maaf kepada korban 65.

Eva sendiri tidak mempermasalahkan sikap Menkopulhukam, karena hal itu kerap dipakai di seluruh dunia dalam praktik rekonsiliasi dengan tidak mencari kambing hitam, tapi menyelesaikan masalah.

Sebelumnya, ada Simposium Nasional membahas Tragedi 1965 yang diprakarsai oleh oleh Dewan Pertimbangan Presiden, Komnas HAM, Forum Solidaritas Anak Bangsa (FSAB), serta didukung oleh Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan.

Simposium nasional itu dilaksanakan pada 18-19 April 2016 sebagai dialog awal antara pemerintah dan korban untuk merumuskan pokok pikiran menuju rekonsiliasi nasional. (rad)