SURABAYA – Pemerintah Kota Surabaya bakal mengoptimalkan Koperasi Merah Putih (KMP) sebagai pendorong ekonomi kerakyatan.

Wali Kota Eri Cahyadi menargetkan seluruh KMP di Surabaya dapat segera aktif beroperasi dan bergerak serentak. Menurut Eri, KMP di Surabaya akan fokus pada penyediaan kebutuhan pokok warga, termasuk beras dan sayuran.

Menurut Eri, pihaknya telah menjalin pertemuan dengan Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI). Itu untuk menjajaki kerja sama dalam suplai kebutuhan bahan pokok ke perhotelan dan rumah makan di Surabaya.

Nantinya, seluruh produk KMP akan disesuaikan dengan standar mutu yang ditetapkan oleh mitra usaha tersebut. “Semua rumah makan, perhotelan, kita lakukan MoU. Kita lagi lakukan perhitungan,” ungkap Eri, dikutip Jumat (25/7/2025).

Dia juga mengajak warga untuk berbelanja kebutuhan harian melalui KMP sebagai bentuk dukungan terhadap pergerakan ekonomi lokal. “Karena di situ untuk pergerakan ekonomi warga sendiri,” ujarnya.

Terkait harga, Eri memastikan bahwa KMP akan menjual produk sesuai harga eceran tertinggi (HET). Bahkan, harganya bisa lebih murah dari pasar modern.

Untuk menjaga stabilitas harga dan ketersediaan stok, Pemkot Surabaya akan menjalin kerja sama dengan Bulog.

“Makanya kita ambil dari Bulog untuk bahan-bahan tertentu seperti minyak. Kalau ada pasar yang jual di atas HET, atau beras di atas HET, Koperasi Merah Putih yang memenuhi kebutuhan itu,” terang Eri.

Tak hanya penyediaan sembako, KMP akan dilibatkan dalam berbagai proyek Pemerintah Kota Surabaya. Di antaranya pengadaan paving dan jasa penjahit untuk kebutuhan kota. “Koperasinya bisa masuk dalam e-katalog,” sebutnya.

Menurut Eri, gagasan pemberdayaan koperasi ini telah dirancang sejak lama. Saat ini program itu dikuatkan dengan kebijakan pemerintah pusat melalui pembentukan Koperasi Merah Putih secara nasional oleh Presiden Prabowo.

Terkait dukungan permodalan, Pemkot Surabaya menyiapkan akses permodalan berbunga ringan untuk koperasi yang ingin berkembang. Itu belum termasuk skema bantuan dari pemerintah pusat.

“Kalau dari Pemkot Surabaya, kita sudah siapkan pinjaman bunganya 0-3 persen. Jadi nanti akan kita buka, atau yang koperasinya bergerak besar, itu kita bunganya adalah UMKM yang kita maksimal 3 persen,” paparnya.

Pinjaman tersebut akan disalurkan melalui Bank Perekonomian Rakyat (BPR) Surabaya. Ia menekankan bahwa bunga pinjaman tidak akan melebihi 3 persen.

“Jadi maksimal bunga 3 persen yang akan kita suplai melalui BPR,” imbuhnya.

Tak hanya soal permodalan, Pemkot juga fokus membenahi tata kelola koperasi secara akuntabel. Seluruh KMP di Surabaya diwajibkan menerapkan sistem digitalisasi. Tujuannya, agar transaksi tercatat dan dapat dipantau secara transparan.

Penerapan sistem ini akan didampingi oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, serta Perdagangan (Dinkopdag) Surabaya.

“Termasuk barang masuk, barang keluar, terus transaksi, semua dilakukan melalui aplikasi,” katanya.

Dia menjelaskan, melalui sistem digital, seluruh transaksi koperasi dapat dipantau secara menyeluruh. Bahkan, hingga tahap perhitungan sisa hasil usaha.

Dengan begitu, besaran keuntungan yang diperoleh akan langsung tercatat dan tercakup dalam sistem tersebut.

Dengan sistem digital berbasis aplikasi, Eri memastikan tidak akan ada penyalahgunaan keuntungan oleh pengurus koperasi. “Jadi tidak ada lagi seperti yang disampaikan Pak Presiden, ketua koperasi untung dulu. Tidak ada,” tutur Eri. (nia/pr)

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS